DPD RI Soal DOB Berau Pesisir Selatan: Kuncinya Tinggal Persetujuan Bupati

Pemekaran wilayah ini diyakini penting untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.

Sofyan juga mengingatkan pentingnya dukungan masyarakat di wilayah calon DOB.

Jika ada kecamatan yang menolak bergabung, proses pemekaran bisa terganjal.

“Kalau misalnya Tabalar menolak ikut, ini bisa jadi masalah. Minimal lima kecamatan harus mendukung. Kalau ada yang keberatan, solusinya bisa dengan memekarkan kecamatan lain agar tetap memenuhi syarat,” paparnya.

BACA JUGA:DPD RI: Pemangkasan DBH Tidak Boleh Serampangan, Ada Aturannya

Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk memastikan arah kebijakan Pemkab Berau.

Namun ia menegaskan, keputusan final tetap berada di tangan Bupati dan DPRD Berau.

“Kalau bupati tidak setuju, ya sudah. Buat apa kita berjuang sampai ke Jakarta, kalau di daerahnya sendiri tidak merasa perlu. Jadi kuncinya ada di sini, bukan di pusat,” tegas mantan Wali Kota Bontang itu.

BACA JUGA: DPD RI Dapil Kaltim akan Perjuangkan Agar Tidak Ada Pemangkasan Dana Bagi Hasil

Meski demikian, Sofyan menilai peluang pemekaran masih terbuka apabila pemerintah pusat benar-benar membuka moratorium DOB secara terbatas.

Namun, momentum itu bisa hilang begitu saja jika penyelarasan politik dan sosial di tingkat daerah tidak segera dituntaskan.

“Intinya saya siap memperjuangkan. Tapi jangan sampai di pusat kita dorong, sementara di daerah justru ditolak masyarakat atau tidak ada persetujuan dari bupati dan DPRD. Itu yang bisa membuat perjuangan ini mandek,” pungkasnya.

Sumber: