DPD RI Dapil Kaltim akan Perjuangkan Agar Tidak Ada Pemangkasan Dana Bagi Hasil

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Timur ( Kaltim), Aji Mirni Mawarni menegaskan, dirinya bersama seluruh anggota DPD terus memperjuangkan agar pemerintah pusat tidak memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana transfer ke daerah.

Menurutnya, kebijakan pemotongan itu dinilai tidak adil bagi daerah seperti Kaltim, karena dirinya menilai Kaltim merupakan daerah penyumbang retribusi yang besar ke pemerintah pusat.

“Yang pasti, mudah-mudahan ini belum final. Kami semua anggota DPD sedang memperjuangkan agar tidak terjadi pemotongan pada DBH maupun dana transfer daerah,” ujar Aji Mirni Mawarni di Samarinda, Jumat (12/9/2025).

BACA JUGA:Kencangkan Ikat Pinggang, Pemkot Balikpapan Bakal Hapus Acara Seremonial dan Batasi Perjalanan Dinas

Ia mengungkapkan, rencana pemangkasan berlaku untuk seluruh daerah, kecuali wilayah yang memiliki status otonomi khusus seperti Papua dan Aceh.

Kebijakan tersebut menurutnya, berpotensi merugikan daerah penghasil sumber daya alam.

BACA JUGA:Pemprov Kaltim Optimisitis Swasembada Pangan 2026

“Sebagai daerah penyumbang negara, untuk Kaltim ini tidak adil kalau hanya daerah Otsus yang tidak dipotong. Papua mungkin memang dari uangnya sendiri, tetapi Aceh bisa saja sumber dananya berasal dari yang dihasilkan Kaltim,” tuturnya.

Terkait kekhawatiran masyarakat akan kenaikan pajak daerah jika upaya DPD gagal, Aji menjelaskan bahwa pajak memang merupakan solusi tercepat untuk menambah pendapatan daerah.

Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terpaku pada instrumen pajak semata.

“Pemerintah daerah harus punya strategi khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM dan ekonomi kreatif bisa menjadi motor penggerak. Jadi jangan hanya fokus pada pajak, tetapi juga memutar roda perekonomian dari sektor lain,” ujarnya.

BACA JUGA:DPRD Balikpapan: Truk Hauling Batu Bara Melintasi Jalan Publik Bisa Dipidana

Namun, Aji menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan terkait anggaran pusat yang aka terkena pemangkasan tersebut.

“Harapannya, kami tetap bisa memperjuangkan daerah. Ini masih belum final. Kalaupun gagal, kepala daerah juga harus mencari terobosan lain, tidak hanya fokus pada kenaikan pajak,” pungkasnya.

Sumber: