Isu Karaoke Dewasa Dibantah, Manajemen Hotel Royal Suite Klarifikasi soal Tunggakan dan Izin Operasional

Saat ini, hotel mempekerjakan sebanyak 38 orang. Manajemen pun berencana mengumpulkan seluruh karyawan untuk memberi kejelasan dan menjaga rasa aman dalam bekerja di tengah isu yang berkembang.

Suasana area lobi Hotel Royal Suite Balikpapan terpantau sepi dari aktivitas tamu maupun staf.-(Disway Kaltim/ Salsa)-

BACA JUGA: Okupansi Hotel di Balikpapan Hadapi Tantangan Akibat Pemangkasan Anggaran Pemerintah

Struktur kepemilikan dan nama PT hotel tidak berubah. Manajemen baru hanya meneruskan pengelolaan yang ada sejak 2022 dan berkomitmen menyelesaikan tunggakan secara bertahap.

Ia mengungkapkan pada 2022 operasional hotel masih dalam kondisi cukup stabil pasca-pandemi, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan 2021.

Sayangnya, kondisi berbalik pada pertengahan 2023, ketika fasilitas karaoke mulai sepi hingga sempat tutup beberapa bulan, menyebabkan penurunan pendapatan hingga 50 persen.

"Pendapatan menurun drastis. Sebelum efisiensi dilakukan, karaoke memang jadi salah satu penopang utama," sebut Joice.

BACA JUGA: Antrean BBM Masih Panjang di Balikpapan, Harga Eceran Sudah Tidak Masuk Akal

Ia menekankan bahwa pihak hotel terbuka terhadap diskusi dengan Pemprov Kaltim untuk mencari jalan keluar terbaik, termasuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak melalui pembaruan perjanjian kerja sama.

"Kami tetap ingin jalan dan memberikan pelayanan terbaik. Harapannya polemik ini bisa diselesaikan lewat komunikasi yang baik dengan pihak Pemprov," pungkas Joice.

Ketika NOMORSATUKALTIM mendatangi lokasi hotel pada 20 Mei 2025, suasana tampak lengang. 

Sekitar 8 mobil terlihat terparkir di halaman depan, dan area lobi juga sepi dari aktivitas tamu maupun staf.

BACA JUGA: Balikpapan Krisis BBM, Dewan Minta Pertamina Evaluasi Internal

Situasi ini menjadi latar saat manajemen menyampaikan klarifikasinya atas isu yang beredar, sekaligus menunjukkan tantangan operasional yang dihadapi hotel di tengah sorotan publik dan tunggakan kontribusi kepada pemerintah daerah.

 

Sumber: