Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Minimnya Anggaran untuk Fasilitas Sosial

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti  minimnya anggaran pembiayaan di Dinas Sosial (Dinsos).

Terlebih setelah instansi tersebut digabungkan dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

"Jadi yang kita sorotkan ini adalah minimnya anggaran pembiayaan di Dinas Sosial sendiri. Terus yang kedua, karena Dinas Sosial hari ini juga bergabung dengan pemberdayaan masyarakat," ujar Novan belum lama ini.

Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya fasilitas di rumah posyandu hingga keterbatasan daya tampung rumah singgah yang menjadi tumpuan sementara bagi warga rentan.

BACA JUGA:Diduga Depresi, Pasien RSUD AWS Samarinda Nekat Gantung Diri

BACA JUGA:DLH Samarinda Sebar 26 Motor Pengangkut Sampah ke Sejumlah RT

Menurut Novan, permasalahan semakin kompleks karena penanganan saat ini sebagian besar ditangani oleh yayasan swasta.

Sementara Pemkot Samarinda tidak memiliki yayasan serupa seperti halnya pemerintah provinsi.

"Yang kami soroti adalah tantangan penyediaan fasilitas di rumah posyandu. Tapi kami ingin bicara target di 2026 sampai 2029 nanti. Yang pertama adalah kita harus punya peningkatan daya tampung rumah singgah," jelasnya.

Novan juga menambahkan, regulasi dari Kementerian Sosial yang membatasi masa tinggal di rumah singgah maksimal 14 hari turut menjadi kendala dalam penanganan jangka menengah.

BACA JUGA:Sekolah Terpadu Kota Samarinda Siap Beroperasi, Tes Masuk Tahap Kedua SMA Digelar 12 Juli

"Sesuai dengan aturan Kemensos, untuk penanganan rumah singgah itu maksimal hanya 14 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi sifatnya pembinaannya hanya sampai 14 hari. Itu regulasi tersebut juga menjadi kendala di tingkat kota sebenarnya," terangnya.

Komisi IV DPRD Samarinda lanjutnya meminta pemerintah kota  menargetkan ketersediaan fasilitas sosial minimal 50 persen pada tahun depan.

"Bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut minimal 50 persen sudah tersedia. Maka kita akan sampaikan langsung ke pemerintah kota," tegas Politisi Golkar ini.

Sumber: