Organda Samarinda Minta Fasilitas Tol Balsam Dipenuhi

Tarif Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Balsam) sudah ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoejono. Organda gerah, angkanya lebih besar dari penghitungan pemerintah daerah.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda)  Kota Samarinda, Sulaeman Hattase menyebut, penetapan tarif diputuskan secara sepihak. Ia menyayangkan, Organda tidak dilibatkan dalam pembahasan penetapan tarif. Baik oleh PT Jasa Marga Balikpapan- Samarinda (JBS) selaku pengelola. Mau pun dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

"Kami tidak dilibatkan. Minimal Organda Provinsi lah," kata Sulaeman saat dihubungi Disway Kaltim, Minggu (7/6).

Ia juga menyebut, penetapan tarif jalan tol dinilai buru-buru. Seharusnya, kata Sulaeman, sebelum memutuskan tarif, pemerintah memastikan seluruh fasilitas penunjang jalan Tol Balsam sudah terpenuhi. Seperti akses jalan menuju jalan tol dan ketersediaan fasilitas umum di sepanjang area tol.

"Jalan menuju tol yang lewat Jembatan Mahkota 2 itu banyak yang rusak. Kok tidak diperbaiki? Itu kan membahayakan. Seharusnya itu diperhatikan," tegasnya.

Begitu pula dengan fasilitas penunjang lainnya di area jalan tol. Terutama rest area. Sampai saat ini, baru tersedia satu kawasan rehat  dari arah Balikpapan-Samarinda. Sedangkan dari arah sebaliknya, belum dibangun. Menurut Sulaeman, hal ini menyulitkan para pengendara dari arah Samarinda. 

"Orang kalau mau buang air kecil bagaimana? Kalau mengantuk, mau istirahat bagaimana? Masak harus menahan itu selama 65 kilo meter?" ujarnya.

Belum lagi, kata dia. Lemahnya sinyal telepon dan internet di area jalan tol. Padahal ketersediaan komunikasi selama di perjalanan sangat penting. Untuk membantu para pengguna jalan jika menemui kendala.

"Di jalan tol, sinyal tidak boleh lemah. Kalau terjadi apa - apa gimana?"

Begitu pula dengan fasilitas pos kesehatan. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Pos kesehatan juga diperlukan sebagai tempat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol.

Sehingga, ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penetapan tarif. Namun harus ada timbal balik dengan fasilitas jalan tol yang memadai.

"Masalah tarif saya pikir aman saja selama fasilitasnya terpenuhi. Jangan hanya fokus pada pendapatan," ujarnya.

Sulaeman juga menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan peran daerah, terutama masyarakat lokal. Dalam pemanfaatan keberadaan jalan tol pertama dan satu-satunya di Kaltim ini. Ia mengatakan, setidaknya sektor UMKM bisa masuk untuk membuka peluang usaha di kawasan rest area.

"UMKM seharusnya bisa masuk 70 persen di sana. Jangan Indomaret saja yang dikasih. Supaya ada pemerataan ekonomi." Kata Sulaeman yang juga menjabat sebagai Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kaltim ini.

Sumber: