RDP DPRD PPU Bahas Isu Daerah yang Diusung Aliansi Geram
Ketua DPRD PPU, Raup Muin (pegang mic) saat berdialog dengan massa pengunjuk rasa, pada Selasa, 2 September lalu.-(Disway Kaltim/ Awal)-
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Tuntutan pengunjuk rasa Aliansi Gerakan Rakyat Penajam (Geram) ditanggapi serius oleh DPRD Penajam Paser Utara (PPU).
Sebelumnya, Geram berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Selasa 2 September 2025.
Selain mengusung isu nasional, Geram juga menyuarakan persoalan daerah.
Antara lain, upah laik bagi guru, kelengkapan dan perbaikan fasilitas pendidikan, transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA: Geram Unjuk Rasa di DPRD PPU, Massa Sampaikan 12 Tuntutan
BACA JUGA: Unjuk Rasa di Polres PPU, Massa Bakar Ban dan Sampaikan Tuntutan Reformasi Kinerja Kepolisian
Selain itu, Geram juga menuntut pembangunan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), tindak tegas perusahaan nakal terkait persoalan gaji tak standar, upah lembur hingga BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
Atas dasar tuntutan Geram tersebut, DPRD Kabupaten PPU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait dah perwakilan mahasiswa.
"Isu daerah yang disampaikan ada lima poin, kami menindaklanjuti dengan rapat bersama dinas terkait dan mahasiswa," ucap Ketua DPRD PPU, Raup Muin, Kamis, 4 September 2025.
Adapun aspirasi yang disampaikan dalam tuntutan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh legislatif dan dibahas bersama eksekutif.
BACA JUGA: Ini Tuntutan Aliansi Mahakam Kaltim dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD
BACA JUGA: Ada 383 Pelamar di Pameran Bursa Kerja PPU, Data Tenaga yang Terserap Tunggu Laporan Perusahaan
Namun, setelah mendengar penyampaian dari dinas terkait ataupun sekretariat daerah (Setda) Kabupaten PPU perihal perkembangan terbaru dari poin-poin isu daerah.
Ia bilang, pintu Kantor DPRD PPU selalu terbuka lebar untuk mendengar keluhan atau aspirasi dari masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
