APBD Kukar 2026 Turun Jadi Rp7,5 Triliun, Pembangunan Tetap Mengacu RPJMD

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diproyeksikan turun drastis menjadi Rp7,5 triliun, jauh lebih kecil dibanding tahun 2025 yang sempat ditetapkan Rp11,6 triliun.

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-4 masa sidang I dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) serta kesepakatan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kukar, Senin 25 Agustus 2025.

Rapat ini menjadi penting karena Pemkab dan DPRD Kukar harus menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi penerimaan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan, bahwa kondisi ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.

BACA JUGA: Erau Kukar Siap Digelar, Anggaran Terbatas Bukan Hambatan

BACA JUGA: Usai Didemo Mahasiswa, Pemkab Kukar Janji Nominal Penerima Beasiswa Ditambah Rp3,4 Juta

Menurutnya, Pemkab Kukar akan lebih fokus menelaah pos belanja agar program prioritas tetap berjalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Prioritas kita tetap pada 17 program Kukar Idaman, terutama Rp150 juta per RT serta menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas seperti jembatan di Sebulu dan jembatan Inspektorat,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Aulia menekankan pentingnya perlindungan sosial dan layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sektor pertanian, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan.

“Kita pastikan warga Kutai Kartanegara terjamin kesehatannya, sekolah SD dan SMP digratiskan sesuai keputusan MK, serta sektor pertanian dan pariwisata tetap kita jalankan,” tegasnya.

BACA JUGA: Siap-siap Kencangkan Ikat Pinggang, APBD PPU 2026 Diproyeksi Turun

BACA JUGA: APBD Perubahan Balikpapan 2025 Diproyeksikan Rp 4,26 Triliun

Aulia juga menambahkan, bahwa beberapa program prioritas bisa dilakukan penyesuaian atau pergeseran agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat.

“Gasnya tahun lalu memang terlalu kencang, sekarang kita coba sesuaikan. Beberapa program bisa di-switching agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sumber: