Anggaran Tidak Jelas, Turap Disenggol Langsung Jebol

Warga bersama ormas di Muara Badak saat memperlihatkan proyek Jembatan Desa Tanjung Limau. (Bayu/Disway) === KUKAR, DISWAYKALTIM – Pembangunan Jembatan di RT 1 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai asal-asalan. Bahkan hingga sekarang masyarakat tidak mengetahui persis berapa anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung antar desa ini. “Kerjanya asal-asalan. Terutama turap pemancang jalannya. Batunya hanya disusun-susun, terus di semen dari luar saja. Begitu di senggol mobil. Bukan mobilnya yang rusak, tapi pondasinya yang jebol,” kata Hariyanto, tokoh masyarakat Muara Badak kepada Disway Kaltim, Jumat (7/2) lalu. Selain itu, warga juga menyayangkan tidak adanya plang proyek. Sehingga warga tidak mengetahui berapa besar anggarannya. “Tidak jelas sama sekali. Kami mendapat informasi anggarannya berubah-ubah. Dari Rp 7 miliar dan sekarang katanya Rp 5 miliar. Tapi sewaktu kami tanya ke PU, tidak dijawab,” cetus Hariyanto. Awalnya ia mengaku tidak tahu kapan proyek ini mulai dikerjakan. Tapi setelah ada permasalahan, barulah warga mengeluh kepadanya. Ditambah lagi ketika turun hujan. Banyak warga yang terjatuh karena jalan tanahnya yang licin. “Setelah ada yang tidak benar barulah saya mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian langsung saya tindak lanjuti,” jelas ketua organisasi masyarakat (ormas) di Muara Badak ini. Akhirnya, Rabu (5/2) lalu ada peninjauan dari Muspika Muara Badak bersama PU kabupaten, termasuk pihak CV Tri Puma, selaku kontraktor. Dalam peninjauan itu, konsultan mengakui kalau pekerjaan pondasi jembatan itu tidak layak. Disepakati akan diperbaiki. Padahal awalnya, kata Hariyanto, ketika ia mempertanyakan kepada pihak kecamatan, pihak desa hingga BPD Tanjung Limau. Semua mengatakan tidak tahu. Hanya menyebut kalau itu proyek kabupaten. “Harusnya kalau sebuah proyek masuk dalam wilayah desa. Wajib hukumnya semua pihak memantaunya. Jangan sampai jadi asal-asalan. Tapi di sini saya melihat semua terkesan lepas tangan,” cetusnya. “Tapi setelah ada permasalahan dan kami bergerak. Akhirnya semua mengakui dan telah bersama-sama meminta agar proyek itu bisa diperbaiki. Padahal awalnya tertutup,” tambahnya. Adapun hasil pertemuan saat pemantauan sebagai berikut, konsultan pengawas Dinas PU Kukar dan kontraktor menyatakan pekerjaan turap jembatan tidak sesuai spek di lapangan. Kontraktor siap melaksanakan pembongkaran dan perbaikan secepatnya. Termasuk akan mempekerjakan warga lokal. Selain itu bangunan dan lahan warga yang berada di samping jembatan akan dilakukan pembebasan atau ganti rugi melalui APBD Perubahan tahun 2020. “Terlalu lama kalau sampai menunggu perubahan. Kasihan warga yang terkena dampak pembangunan ini. Mereka sudah tidak bisa jualan hasil empang lagi. Bahkan rumah mereka juga sudah tidak bisa ditempati. Karena sudah retak-retak dindingnya,” terang Hariyanto. Padahal seharusnya. Ganti rugi itu dilakukan sebelum pembangunan dilakukan. “Tapi ini tidak. Jadi kami ingin kiri kanan lahan jembatan harus dibebaskan secepatnya. Apalagi katanya kalau tidak masuk anggaran perubahan 2020, maka akan diganti pada tahun 2021. Kan itu terlalu lama. Harusnya segala permasalahan di sekitar jembatan bisa diselesaikan sebelum proyek mulai dikerjakan,” tegasnya. Anehnya lagi, jembatan ini dibangun juga terlalu tinggi. Tidak seperti jembatan yang dulu. Padahal kata Hariyanto, di bawah jembatan itu bukan anak sungai besar yang bisa dilalui perahu-perahu seperti di Toko Lima. Akibatnya rumah warga jadi korban. Tidak bisa berjualan karena terlindung jembatan. “Itu hanya saluran air kecil saja. Tapi saya melihat itu sengaja dibuat besar dan tinggi. Karena untuk menaikkan volume anggarannya. Sempat kami tanya tapi tidak dijawab oleh PU,” ungkapnya. Selain itu, proyek ini dianggap asal-asalan karena turap jembatan dibuat tidak lurus. “Mungkin karena menghindari bangunan warung milik warga. Akhirnya dibelokkan. Kalau dibicarakan dengan baik kan bisa diganti rugi. Tapi dengan adanya bangunan itu akhirnya badan turapnya belok,” ujarnya. Terkait proyek ini, Hariyanto tidak menyalahkan yang bekerja. Tapi kesalahan dari perencanaan dan Dinas PU. “Saya ingin membongkar ketidakbenaran di Muara Badak ini. Jangan kita menerima proyek tapi hasilnya tidak bisa dinikmati masyarakat,” tegasnya. “Sampai sekarang saja proyek jembatannya belum selesai. Harusnya bulan depan sudah selesai. Dulu sempat ada plang tapi dihilangkan. Akhirnya kemarin pas pengecekan muspika ada di pasang. Eh dilepas lagi habis pengecekan,” bebernya. Sementara proyek ini katanya, dihentikan sementara sembari menunggu kapan waktu perbaikan dilakukan. Hariyanto juga berharap, ketika proyek kembali berjalan. Masyarakat bisa dilibatkan dalam pengawasan. Terpisah, Herman, pemilik rumah mengaku dirugikan dengan adanya proyek jembatan ini. Sudah enam bulan ia tidak bisa berjualan hasil empang. Bahkan rumahnya juga sudah retak-retak. “Kalau saya tinggal di rumah itu tahu-tahu rubuh siapa yang mau tanggung jawab? Awalnya saya dijanjikan konvensasi sebesar Rp 10 juta dari kontraktor. Tapi sampai sekarang tidak ada,” ungkapnya. Akhirnya setelah melihat kondisi rumahnya yang tak layak huni. Herman menginginkan agar rumah beserta lahan miliknya diganti rugi secepatnya. Bukan hanya sekedar konvensasi. “Awalnya pas mau dikerjakan saya dikasih tahu kalau jembatannya tidak setinggi ini. Hanya setengah dari dinding dari rumah saya. Ternyata setelah jadi kok malah tingginya lebih dari rumah saya. Terus katanya mau bangun pagar jembatan lagi. Mau jadi apa rumah saya,” cetusnya. “Belum lagi kalau ada kiriman air dari saluran air dibawah jembatan. Kan ada lorongnya dan airnya memantul ke rumah saya. Dulu saja kalau air pasang banjirnya dalam. Apalagi nanti kalau ada jembatan sebesar ini,” ucap Herman. (byu/hdd)

Sumber: