Sebanyak 7 Persen Warganya Masih Miskin, Pemkab Kukar Dorong Program RBPK

Banner Diskominfo Kukar 2025 Rev--

KUKAR, NOMORSATUKALTIM - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) benar-benar serius dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Mereka pun sudah punya Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dan sudah berjalan selama lima tahun terakhir.

Program ini bertujuan membantu warga prasejahtera agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda Kukar) Sunggono mengatakan, pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini. Pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

"Pemkab Kukar mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dan saling membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan," ujar Sekda Sunggono di Tenggarong, Senin, 24 Maret 2025.

Berdasarkan data per Desember 2024, sebanyak 7,28 persen dari total penduduk Kukar masih masuk kategori miskin. Untuk itu, pemerintah menargetkan 15.437 warga menerima manfaat dari berbagai program integratif agar terbebas dari kemiskinan tahun ini.

Sunggono berharap masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki dapat membantu warga miskin di sekitar mereka. Dengan pemberdayaan melalui kegiatan produktif, warga prasejahtera bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan secara bertahap hidup lebih sejahtera.

Pemkab Kukar telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu program unggulan adalah Kredit Kukar Idaman, yaitu pinjaman tanpa bunga hingga Rp25 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha kecil.

Selain itu, pemkab juga melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Program ini bertujuan agar masyarakat miskin bisa tinggal di rumah yang lebih layak huni, sesuai dengan indikator kesejahteraan yang ditetapkan pemerintah.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memberikan layanan berobat gratis bagi keluarga miskin. Dengan begitu, mereka tidak terbebani biaya kesehatan dan bisa lebih fokus pada peningkatan taraf hidup.

Menurut Sunggono, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pemkab memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan kelompok masyarakat melalui skema kerja yang lebih terstruktur dan efektif.

"Pendataan harus dilakukan dengan cermat agar bantuan tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan administrasi atau alasan lainnya," tegasnya.

Dengan berbagai program dan kerja sama lintas sektor, Pemkab Kukar optimistis angka kemiskinan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (*)

Sumber: