Target 2025: Jumlah Proklim di PPU Bertambah

PPU, NOMORSATUKALTIM - Keberadaan akan Program Kampung Iklim (Proklim) dipastikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berlanjut. Bahkan, instansi terkait menargetkan setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan.

Sejauh ini DLH telah membina belasan Proklim yang tersebar di berbagai kecamatan yang terdapat di PPU. Antara lain, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kelurahan Buluminung, Riko, Desa Sumber Sari, Gunung Intan, Gunung Makmur, Gunung Mulia dan Labangka Barat.

"Pada 2024 ini kami telah membina 15 Proklim, dan targetnya untuk tahun depan ada penambahan 20 proklim," kata Kepala DLH Kabupaten PPU, Safwana.

BACA JUGA:Sebagai Walidata OPD PPU, Diskominfo Sebut Keterisian Data Belum 70 Persen

BACA JUGA:Belanja Online di Nge Live Yuk PPU ada Gratis Ongkir

Proklim yakni suatu program berwawasan iklim dan lingkungan berlingkup nasional, dibuat langsung oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Dimana dengan menggandeng pemerintah daerah sebagai eksekutor dan masyarakat sebagai partisipan aktif.

Proklim mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat atau community based development. Adapun alasan utama dibuatnya untuk menguatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Di samping itu, dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing.

"Pada dasarnya Proklim ini pada intinya untuk lingkungan. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak yang kami bina, baik itu kelurahan maupun desa," jelas Safwana.

BACA JUGA:SKD CPNS PPU di Samarinda, Pj Bupati Tinjau Pelaksanaan

BACA JUGA:Optimalisasi Penyusunan Adminstrasi, DWP PPU Gelar Pelatihan e-Reporting

Guna terus berlanjut dan menambah jumlah Proklim pada 2025, katanya, berbagai upaya terus dilakukan oleh DLH. Salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung, seperti intens melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan ataupun pemerintah desa.

"Kami melakukan pembinaan dan menyiapkan sarpras yang dibutuhkan, seperti bagaimana mengatasi persampahan melalui pengolahan," tutup Safwana.

Sumber: