Proyek Miliaran DLH Kutai Barat Diduga Mangkrak dan Tak Transparan

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Proyek penanaman durian bernilai hampir Rp 3 miliar garapan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini menjadi sorotan.

Proyek tahun anggaran 2024 yang didanai dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) itu disebut gagal. Bahkan turut menyisakan konflik lahan dengan warga.

Program ini dilaksanakan di atas lahan seluas 25 hektare di Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, dengan skema swakelola dan melibatkan kelompok tani bernama “Kader Lingkungan 2”.

Namun, warga pemilik lahan menolak proyek tersebut dan menuding DLH melakukan pelanggaran. 

Seperti penyerobotan lahan, menanam bibit tanpa kualitas, serta gagal menjalankan prinsip transparansi publik.

BACA JUGA:Sekolah Dilarang jual Pakaian Seragam, Kadisdik Wilayah IV Kubar-Mahulu Pastikan Akan Awasi

BACA JUGA:Mandau Menuju UNESCO, Saresehan Budaya Jadi Titik Tolak Kolaborasi Lintas Sektor

Aheng, warga yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan, menyatakan bahwa dirinya telah melaporkan persoalan ini ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan.

“Ini proyek pakai dana miliaran. Tapi yang mereka tanam bukan bibit unggul, cuma durian biji. Dan semuanya sudah mati sekarang. Tanah itu milik kami, bukti sertifikat lengkap, dan kasus ini sudah saya laporkan ke Kapolda Kaltim,” tegas Aheng saat diwawancarai Nomorsatukaltim, Minggu 6 Juli 2025.

Menurutnya, proyek ini tidak hanya melanggar hak atas tanah, tetapi juga menyimpan dugaan penyimpangan anggaran.

BACA JUGA:Disambangi BRIN, Kutai Barat Komitmen Tingkatkan Inovasi Daerah

Ia menyayangkan sikap DLH yang disebut enggan menyelesaikan konflik secara terbuka dan beretika.

“Kami sudah tiga kali mediasi, tapi tidak ada kejelasan. Harga diri kami diinjak-injak. Kami sudah berusaha dari awal, tapi pemerintah seperti menutup mata,” ungkap Aheng.

Sumber: