Audit BPK Dimulai, 9 OPD Kukar Diinstruksikan Siapkan Data Proses Bisnis

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM - Sebanyak 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) diminta untuk segera mempersiapkan data proses bisnis mereka, guna diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah menegaskan pentingnya kesiapan dari setiap OPD yang terlibat dalam pemeriksaan ini, khususnya dalam hal penyajian data yang akurat dan lengkap.

Adapun 9 OPD yang diminta untuk mempersiapkan data proses bisnisnya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Serta Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, dan Sekretariat DPRD Kukar.

BACA JUGA : Dendi-Alif Jadi yang Terakhir Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUD AM Parikesit

OPD-OPD ini dianggap Edi memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga proses bisnis mereka akan menjadi fokus utama dalam pemeriksaan BPK.

"Nanti 9 OPD ini diminta mempersiapkan paparan proses bisnisnya. Saya minta perhatiannya para Kepala OPD, tolong disiapkan data ini dengan baik, disertakan penjelasannya," ucap Edi Damansyah, pada Selasa 3 Septemberi 2024.

Ia menekankan bahwa penyajian data yang baik akan memudahkan proses pemeriksaan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Orang nomor satu di Kukar juga menjelaskan bahwa audit BPK yang dilakukan setiap tahun, termasuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kinerja, dan penanggung jawab khusus.

BACA JUGA : Resmi, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tiga Bapaslon Kukar Dinyatakan Memenuhi Syarat

Audit ini dilakukan bertujuan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya selalu ingatkan, kalau kita konsisten dengan rekomendasi hasil audit, pekerjaan kita dipastikan akan terus membaik," terangnya.

Ia berharap agar setiap kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Kukar tidak menganggap pemeriksaan ini sebagai hal yang merugikan, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan.

Sumber: