Realisasi Belanja Daerah Harus Diikuti Kesejahteraan Masyarakat

Realisasi Belanja Daerah Harus Diikuti Kesejahteraan Masyarakat

M Amin, fraksi Partai Demokrat Kutai Timur.-ist-eko


Banner DPRD Kutai Timur--

KUTIM, NOMORSATUKALTIM- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah dan mendorong agar realisasi belanja daerah ke depan harus lebih besar atau ditingkatkan.

Demikian disampaikan M Amin, perwakilan Fraksi Demokrat DPRD Kutim saat sidang paripurna, Kamis 13 Juni 2024.

Amin juga berharap agar peningkatan pendapatan dan belanja daerah berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur secara signifikan. Tentunya dalam seluruh sektor kehidupan.

"Kami berharap peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Pada tahun anggaran 2023, realisasi belanja daerah mencapai Rp 7,54 triliun atau 84,18 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah itu, kata dia, pelayanan pemerintah kabupaten dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

"Peningkatan pelayanan pemerintah sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur," tegasnya.

Dalam hal belanja daerah, pemerintah kabupaten Kutai Timur mencatatkan presentase yang baik terkait belanja transfer kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp 811,45 miliar atau 98,36 persen dari anggaran transfer sebesar Rp 824,94 miliar.

Menurutnya, angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa.

"Dengan angka ini, kami berharap pemerintah Kutai Timur bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa, mengingat ibu kota Nusantara semakin nyata," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya mempertajam kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Dirinya beranggapan, sidang paripurna tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Kutim untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan dan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami akan terus mengawasi dan mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya. (*)

Post View: website counter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: