Keren, 10 Kabupaten/Kota Se-Kaltim Dapat Predikat WTP dari BPK RI

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sepuluh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur menerima Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

LHP tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltim, Agus Priyono, Jumat 3 Mei 2024. Dari hasil LHP tersebut, sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim berhasil mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Agus Priyono menjelaskan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD TA 2023. Dan memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kaltim.

"Melalui pemeriksaan LKPD, kami memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP yang kami berikan adalah hasil profesionalitas pemeriksa terkait kewajaran penyajian laporan keuangan, yang bukan sekadar jaminan atas ketiadaan kecurangan," ungkap Agus.

BACA JUGA:Jelang Latsitardanus XLIV/2024, Ribuan Taruna Nusantara Tiba di Balikpapan

Menurut Agus, Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di seluruh pemerintah daerah di Kaltim semakin baik, tertib, taat peraturan perundangan dan semakin efisien dan efektif

Ia juga mengucapkan terimakasih sebab berkat dukungan seluruh pimpinan kabupaten dan kota se-Kaltim, proses pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK RI Kaltim dapat selesai tepat waktu.

"Ini semua berkat dukungan dari Pemda dan DPRD, sehingga kita bisa menyelesaikannya tepat waktu. Bahkan hanya 59 hari dari 60 hari, bonus satu hari," katanya.

Meski demikian, kata Agus, terdapat beberapa hal yang tentunya perlu dituntaskan. Hak tersebut telah ia sampaikan ke seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang hadir dalam acara tersebut.

Sehingga, setelah pemberian LHP tersebut, selanjutnya dalam waktu 60 hari kedepan seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus segera menindaklanjuti beberapa masukan dan rekomendasi dari BPK.

"Nanti ada koordinator dari inspektorat serta pejabat terkait untuk bisa kooperatif dan bekerja keras dalam menjalankan sesuai dengan master plan yang dibahas," terangnya.

BACA JUGA:KPU Kaltim Tetapkan 55 Anggota DPRD Periode 2024-2029, Ini Daftar Lengkapnya

Agus juga meminta agar DPRD Kaltim dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari pemerintah daerah.

"Misalkan dalam tindak lanjutnya masih ada yang rendah, sehingga bisa disampaikan saat rapat," imbuhnya.

Sumber: