Pemkab Berau Lakukan Upaya Menanggulangi Kemiskinan dengan Cara By Name By Addres

Pemkab Berau Lakukan Upaya Menanggulangi Kemiskinan dengan Cara By Name By Addres

Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triarani.-Disway Kaltim-

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, melalui Tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Berau akan menanggulangi kemiskinan dengan cara by name by addres.

Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triarani mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menuntaskan data penduduk miskin di Kabupaten Berau sehingga dapat tervalidasi.

“Kita juga memanggil OPD teknis terkait yang masuk di dalam SK TKP2K seperti Dinas Sosial, Pendidikan, dan Disdukcapil yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan,” ujarnya, Rabu (13/3/2024).

 

BACA JUGA : Polres Berau Lakukan 2 Operasi Pengamanan Selama Bulan Suci Ramadan

BACA JUGA : Pakar IT ITB Ungkap Penyebab Kekacauan Sirekap: KPU Hilangkan Filter dan Fitur Autentifikasi

 

Dirinya menjelaskan, kedepan dengan data penduduk miskin yang sudah tervalidasi, maka program inisiatif milik pemerintah daerah yang berkaitan erat dengan pengentasan penduduk miskin dipastikan dapat terealisasi secara optimal.

“Supaya kita satu data untuk beberapa program inisiatif daerah,” ungkapnya.

Kemudian untuk merealisasikan rencana tersebut, Endah menjelaskan pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kelurahan dan kepala kampung.

“Itu nanti menjadi tugas pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial untuk melakukan validasi data penduduk miskin yang ada di lapangan,” ucapnya.

 

BACA JUGA : Pemkab Terus Upayakan Berau Menyandang Predikat Kabupaten Layak Anak

BACA JUGA : Laga Perdana Ramadan, Borneo FC Waspadai Permainan Keras PSS Sleman

 

Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini, ada dua kecamatan yang belum memiliki data penduduk miskin yang lengkap yaitu Sambaliung dan Tanjung Redeb.

“Ketika semua sudah terkumpul, nanti akan di SK-kan oleh bupati lalu dikirim ke Kementerian Sosial dan PMK. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan yang dari pusat itu bisa mengacu pada basis data kita,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: