Bahlil Sebut Investasi Asing Rp 50 Triliun Sudah Masuk ke IKN

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Indonesia langsung bereaksi terhadap pernyataan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang menyatakan belum ada investasi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan hal ini saat Debat Cawapres Pemilu 2024, pada Jumat (22/12/2023).  

Mewakili Pemerintah Jokowi, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa sudah banyak perusahaan yang berinvestasi di IKN.

Termasuk perusahaan dari luar negeri yang nilai investasinya mencapai Rp50 triliun.

"Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk sekitar kurang lebih Rp50 triliun," kata Bahlil saat menghadiri simposium bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pulau Jawa di Jakarta. Dilansir dari Antara, Minggu (24/12/2023).

Bahlil mengatakan, investasi asing tersebut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa yang bergerak di sektor jasa, seperti perhotelan, mal, sarana pendidikan, dan rumah sakit.

Meski demikian, kata dia, investasi asing tersebut baru akan masuk pada kluster kedua setelah semua infrastruktur penunjang sudah selesai.

"Itu infrastrukturnya harus diselesaikan dahulu. Jadi, kluster pertama kebijakan kami adalah memprioritaskan investasi dalam negeri, mereka (investasi asing) masuk di kluster kedua," kata Bahlil.

Selain investasi dari negara luar, kata Bahlil, IKN juga diminati oleh investor dari dalam negeri. 

Tercatat beberapa perusahaan besar seperti Mayapada dan Agung Sedayu Grup telah menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara.

"Memang benar ada Agung Sedayu Grup, Mayapada. Agung Sedayu bahkan sudah 40—50 persen (progres pembangunan) hotel bintang lima. Kemudian ada juga rumah sakit dan sport center," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan skema pembiayaan pembangunan IKN berasal dari APBN dengan total nilai investasi Rp400 triliun—Rp560 triliun, tergantung pada seberapa besar kenaikan inflasinya.

"Nah, dari total itu 20 persen dibiayai APBN, dan itu dilakukan bukan 1 tahun 2 tahun, melainkan 15 sampai 20 tahun sisanya itu investasi," tandasnya.

 

Sumber: