2 Menteri Tinjau Kawasan Ibu Kota Negara (Lagi), AGM Khawatir Terjadi Ketimpangan

PPU, nomorsatukaltim.com – Pemerintah pusat tampaknya kian serius dalam membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, yang berpusat di Kecamatan Sepaku. Kamis (6/1/2022) dua menteri sekaligus datang ke Panajam Paser Utara (PPU)—daerah yang sebagian wilayahnya menjadi bagian dari kawasan IKN nantinya.

Kedua menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) mengajak rombongan menteri itu dengan mendatangi titik nol. Itu sebagai lokasi ancer-ancer pembangunan istana negara. Kemudian dilanjut ke tempat acara seremonial di Jembatan Pulau Balang—jembatan yang menghubungkan antara Balikpapan dan PPU. Daerah termuda kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) ini memang menjadi spesial setelah ditetapkan sebagai lokasi pusat negara baru, sejak 2019 lalu. Yang diumumkan Presiden Joko Widodo. Beberapa menteri telah hilir mudik mengunjungi PPU. Namun, sejalan dengan semakin masifnya realisasi megaproyek itu, ada ketakutan tersendiri. Dibenak warga lokal PPU. Satu hal saja, yakni soal pembangunan yang terjadi di daerah ketika pemerintah pusat berfokus pada infrastruktur di kawasan yang masuk IKN. Dalam berbagai kesempatan, AGM kerap mengutarakan itu. Sebagai kepala daerah, ia tidak mau wilayahnya yang terambil sebagian itu tidak mendapatkan apa-apa. Lebih-lebih ibarat hanya menjadi penonton. Setidaknya, impiannya yang juga impian masyarakat PPU, berharap tidak terjadi ketimpangan dengan daerah bentukan baru tersebut. Utamanya dengan daerah asalnya, PPU. Baik dari sisi infrastruktur maupun sosial. Kekhawatiran itu dijawab langsung Menteri Basuki. Ia mengatakan, pemerintah pusat tak menutup mata. Selain pembangunan di wilayah ibu kota negara baru, pembangunan di sekitarnya juga akan menjadi perhatian pemerintah pusat. "Fokus pembangunan kita tidak hanya pada IKN (ibu kota negara baru, Red.), namun di daerah sekitarnya juga," katanya. Pernyataan Basuki benar adanya. Karena secara perhitungan, pemeratan pembangunan pusat negara baru itu jelas perlu dukungan dari wilayah di sekitarnya. Maka jelas akan diperhatikan juga daerah di sekitarnya agar menunjang kehadiran ibu kota negara di Kaltim. “Karena jangankan daerah penyangga, di pelosok negeri saja kita fokus melakukan pemerataan pembangunan,” terangnya. Sementara itu, Menteri Sri Mulyani menyebut jika kunjungan ini fokus melihat kondisi lapangan di wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Utamanya untuk menentukan tahapan dan rencana pembangunan IKN yang nantinya akan disesuaikan dengan UU IKN. Yang hari ini masih dalam pembahasan. Dari sisi keuangan, hasil tinjauan ini disesuaikan dengan UU. Lalu disandingkan dengan kemampuan keuangan negara. Agar realistis bisa dijalankan. “Nantinya akan ada tahap-tahap pembangunan yang bisa kita jalankan dan dari sisi keuangan negara juga aman,” katanya. Pertimbangan dari tinjauan ini menjadi penentu arah pembangunan di PPU sebagai daerah pendamping ibu kota negara. Juga tetap mempertimbangkan soal kekuatan anggaran negara. (rsy/dah)  

Sumber: