Menjaring Menteri Kelautan yang Berintegritas

OLEH: ADITYA PRASTIAN S*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar mengeluarkan “taringnya”. Di tengah terjangan isu miring pelemahan lembaga anti-rasuah tersebut. Tidak tanggung-tanggung, lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri ini telah menangkap Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Penangkapan Edhy dilakukan atas dugaan korupsi ekspor benur lobster. Peristiwa ini sungguh mencoreng dunia perikanan nasional. Yang memiliki potensi besar. Akibat tertangkapnya menteri tersebut, ini mengindikasikan Menteri KP lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Daripada memaksimalkan potensi perikanan dalam pemberdayaan nelayan nasional.

Ekspor benur lobster sejatinya merupakan perubahan dari kebijakan sebelumnya. Di era Susi Pudjiastuti, ekspor benur lobster ditutup sangat rapat. Kemudian sejak transisi menteri KP pada periode kedua Presiden Jokowi, menteri KP dimandatkan kepada Edhy. Ia kemudian membuka keran ekspor benur besar-besaran. Walaupun akhirnya kebijakan ini menjadi bumerang tersendiri bagi Edhy. Sehingga ia harus berurusan dengan KPK. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diduga terindikasi melakukan korupsi.

Atas peristiwa yang terjadi dalam tubuh KKP, ini menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi. Untuk lebih selektif. Dalam menjaring calon menteri baru. Integritas yang tinggi masih menjadi salah satu indikator utama. Untuk mengisi lembaga yang sementara dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Kurangnya integritas mengakibatkan pemimpin mudah memutar setir kemudi lembaga ke arah kepentingan pribadi. Faktor tersebut yang menghalangi pengelolaan perikanan Indonesia yang sangat potensial. Padahal secara geografis wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar di bidang perikanan. Pemimpin yang tidak berintegritas tidak memiliki visi. Untuk memanfaatkan potensi perikanan nasional. Padahal sektor perikanan bisa menjadi salah satu penunjang perekonomian nasional. Yang saat ini perlu stimulus untuk bangkit akibat pandemi COVID-19.

INTEGRITAS PEMIMPIN

Para pakar organisasi percaya bahwa kepemimpinan tanpa integritas dapat menimbulkan potensi bahaya yang serius (Morgan, 1993). Hal ini karena pemimpin yang berintegritas akan memiliki jiwa yang baik, panutan, dapat dipercaya, setia, jujur dari kepalsuan dan kepura-puraan serta menjadi teladan dalam banyak hal. Sifat mulia pemimpin berjiwa integritas tersebut menjadi filter pengaruh buruk. Yang dapat menghancurkan suatu organisasi. Sehingga organisasi bisa berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Penjaringan menteri baru untuk menahkodai KKP harus benar-benar obyektif dan jauh dari unsur politis. Presiden Jokowi memiliki pekerjaan rumah yang rumit. Untuk bisa memilih seseorang yang benar-benar tepat. Yang bisa menduduki kursi pimpinan KKP. Hal tersebut juga bagian dari amanat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 22 secara tegas dinyatakan, syarat menteri haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Ini kesempatan bagi presiden belajar dari kasus sebelumnya. Yaitu melakukan penjaringan menteri yang benar-benar berintegritas, berkomitmen, dan anti-korupsi. Tanpa pengaruh bisikan kanan dan kiri dari elit-elit politik

Obyektivitas seleksi adalah harga mati untuk mencari pimpinan KKP. Tujuannya, agar KKP dipimpin oleh menteri yang benar-benar memiliki jiwa yang baik, dapat dipercaya, jujur dari kepalsuan dan kepura-puraan serta menjadi teladan dalam banyak hal. Sikap seperti itulah yang akan membawa KKP bekerja untuk benar-benar mengelola kekayaan laut nasional. Selain itu, bisa menghindarkan pengaruh buruk yang dapat menghancurkan kredibilitas kementerian. Terutama pengaruh korupsi.

Pentingnya jiwa integritas pemimpin menjadi kunci komitmen dalam memimpin suatu lembaga. Menurut Becker (1998), “Integrity is commitment in action to a morally justifiable set of principles and values”. Berdasarkan definisi tersebut, orang yang berintegritas memiliki komitmen untuk berpegang pada kebenaran secara universal. Figur seperti itulah yang diperlukan dari pemimpin KKP. Bukan sekadar setuju pada pandangan moral dan nilai yang berasal dari individu dan kelompok. Calon menteri yang memiliki figur di atas tidak mudah terpengaruh dari pihak mana pun. Dampaknya, KKP akan jauh dari korupsi.

KONSEPSI ISLAM

Dalam kacamata Islam, integritas juga sangat penting untuk bekal pemimpin. Dalam menciptakan kemaslahatan umat. Hal ini karena penanaman nilai integritas bertujuan menjauhkan perbuatan korupsi yang notabenenya bertentangan dengan Islam. Dampak buruk dari korupsi mengakibatkan suatu kemudharatan. Sehingga korupsi sifatnya haram untuk dilakukan.

Manusia adalah makhluk yang sempurna. Nurcholis Madjid menyebutkan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tersusun dari dua perpaduan unsur. Yaitu segenggam tanah bumi dan ruh Allah. Manusia wajib mengenal dua unsur tersebut. Agar bisa memahami hakikat manusia berdasarkan Alquran. Seperti yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat (30): hakikat manusia adalah seorang khalifah. Khalifah atau pemimpin perlu bersikap bijak dalam segala tindakan. Nilai integritas bisa menunjang seorang khalifah untuk bersikap bijak. Dalam menjaga kelestarian bumi.

Pemimpin yang berintegritas akan selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang pemimpin merupakan perintah dalam Islam. Hal ini berdasarkan salah satu amanat HR. Bukhari dan Muslim, “Setiap kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Tanggung jawab pemimpin sangat kompleks. Tidak hanya menciptakan keadilan. Namun juga harus berani mengambil risiko dan tidak lari atas kesalahan.

Setiap pemimpin dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat. Dalam rangka kemaslahatan umat daripada kepentingan pribadi. Sehingga sikap bertanggung jawab ini merupakan bagian dari nilai integritas yang menjadi kewajiban setiap orang. Apabila amanat tersebut tidak dilakukan, maka akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Kebutuhan pemimpin integritas untuk mengisi kekosongan menteri KP tidak hanya dipandang dalam konteks kenegaraan. Melainkan juga bagian dari ajaran Islam. Dalam rangka melaksanakan perintah agama. Berdasarkan pandangan Islam, calon menteri KP harus bisa berbuat untuk kemaslahatan bagi umat. Dalam mengelola perikanan. Terutama bagi kesejahteraan nelayan. Kemudian tidak boleh melakukan korupsi. Karena itu adalah perbuatan haram. Termasuk dalam kategori kemudharatan. Dan terakhir, pemimpin berintegritas harus bertanggung jawab. Dalam menjalankan roda lembaga kementerian. Agar kekayaan laut Indonesia bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Visi terbaik yang menjadi bekal calon menteri KP akan membawa kementerian bisa mengelola potensi perikanan nasional yang besar. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat di segala bidang. (*Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Sumber: