Cawapres Amerika Pertama Keturunan India

Niki Solis, seorang pembela umum yang beroposisi dengan jaksa di pengadilan, menulis artikel berjudul “Public defender: I worked with Kamala Harris. She was the most progressive DA in California.” untuk membela sepak terjang Harris sebagai JPU San Francisco. Sebagai orang yang pernah bekerja dengan Harris, meski berseberangan pihak, Solis menyaksikan tingkat pidana untuk penjualan mariyuana di San Francisco diturunkan menjadi lebih ringan. Solis menegaskan pula bagaimana Harris turut mendirikan Coalition to End the Exploitation of Kids dan mengerahkan gugus tugas. Untuk memberantas perdagangan manusia. Yang melibatkan anak-anak perempuan.

JAKSA AGUNG

Setelah terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi Jaksa Agung di negara bagian California (2011-2017), Harris masih menunjukkan sejumlah sikap yang cenderung kontradiktif. Dengan prinsip reformasi hukum progresif. Profesor hukum di University of San Francisco, Lara Bazelon, bahkan berpendapat di The New York Times bahwa Harris bukanlah “jaksa progresif”. Sebagaimana yang dipercaya selama ini.

Bazelon terutama menyorot prosedur administrasi Kejaksaan Agung California yang kaku di bawah kendali Harris. Sehingga tahanan-tahanan tak bersalah menjadi korban. Seperti salah satunya George Gage. Tahun 1999, ia didakwa 70 tahun kurungan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Yang ternyata tidak terbukti.

Ketika kasusnya diangkat ke pengadilan banding 2015, jaksa-jaksa di kantor Harris tetap membela dakwaannya dengan alasan teknis. Karena sebelumnya Gage tidak mengangkat isu legal tersebut di pengadilan rendah. Selain Gage, ada juga Daniel Larsen. Ia dinyatakan bersalah atas kepemilikan benda tajam sehingga harus menjalani total dakwaan penjara selama 28 tahun. Setelah 10 tahun lebih berada di penjara, ia terbukti tak bersalah. Akan tetapi, Kejaksaan Agung mempersulit pembebasannya. Lantaran Larsen terlambat mengajukan klaim. Akibatnya, ia harus menunggu beberapa tahun lagi sampai akhirnya bebas.

Iklim hukum regresif semakin kentara ketika 2014 Harris memutuskan untuk mendukung hukuman mati di tingkat negara bagian California. Yang ditentangnya sendiri satu dekade sebelumnya. Selain itu, Harris menolak perintah Mahkamah Agung AS sejak 2011. Untuk mengurangi kepadatan di penjara-penjara California. Dengan melepaskan sekurangnya dari 5.000 tahanan pelaku pelanggaran ringan.

Di pengadilan, para pengacara Harris berpendapat, penjara akan kehilangan sumber tenaga kerja apabila para tahanan tersebut dilepaskan lebih dini. Dilansir dari LA Times, kebanyakan tahanan California dipekerjakan sebagai staf jaga, tukang bersih-bersih, dan asisten dapur dengan upah 8-37 sen per jam (sampai tahun 2014, upah minimum di California adalah 8 dolar AS per jam).

Upaya Harris untuk mengusut kasus kebrutalan polisi pun dinilai kurang maksimal. Sebagai Jaksa Agung, sebenarnya Harris sudah sering menunjukkan dukungannya terhadap sejumlah RUU. Namun ia tidak mengambil posisi dalam RUU yang bisa memberikan lampu hijau bagi Departemen Kehakiman California. Untuk menjalankan investigasi mandiri terhadap penembakan fatal oleh aparat kepolisian. Sehingga kasus tersebut tetap dipasrahkan pada yuridiksi masing-masing JPU. 

The Washington Post menambahkan, Harris tampak menjaga jarak dengan kasus-kasus penembakan oleh polisi. Seperti insiden kematian pria kulit hitam Mario Woods (2015) dan Ezell Ford (2014). Diamnya Harris juga terlihat pada kasus kematian seorang pria Hispanik, Manuel Diaz, di tangan polisi Anaheim tahun 2012. Pada semua kasus tersebut, kantor-kantor JPU wilayah tidak melayangkan tuntutan kepada para polisi. Harris pun tetap tidak mengerahkan investigasi independen untuk mengusutnya.

Di sisi lain, Harris cukup terbuka dalam memanfaatkan teknologi. Untuk mengawasi aktivitas polisi. Ia mewajibkan para pegawainya di Departemen Kehakiman untuk menggunakan kamera badan (body camera). Meskipun akhirnya Harris mengembalikan aturan tersebut kepada kebijakan kantor polisi wilayah masing-masing. Untuk menerapkannya pada aparat.

Selain itu, dikutip dari laman resmi Kejaksaan Agung California, Harris meluncurkan program Commission on Peace Officer Standards and Training (“POST”) atau pelatihan keadilan prosedural dan bias rasial untuk polisi pada 2015. Transparansi sistem hukum juga diwujudkan oleh Harris melalui platform daring OpenJustice, database interaktif berisi statistik kriminalitas di negara bagian California. Yang salah satunya memberikan akses masyarakat tentang data kematian warga sipil di tangan polisi.

Harris juga menunjukkan sikap pro-LGBTQ sejak lama. Setelah terpilih sebagai JPU San Francisco, ia bergegas mendirikan program anti-kebencian. Untuk menginvestigasi dan menuntut tindakan kekerasan anti-LGBTQ. Ketika menjadi Jaksa Agung, ia menolak Proposition 8. Yang melarang perkawinan sesama jenis. Peranan Harris berakhir manis: pernikahan sesama jenis di California legal pada 2013.

Isu lingkungan turut menjadi perhatian Harris. Sebagai JPU San Francisco, pada 2005 ia meluncurkan satgas keadilan lingkungan untuk mengatasi kasus kejahatan lingkungan yang merugikan masyarakat miskin di perkotaan. Sebagai Jaksa Agung, Harris ikut berperan dalam penyelidikan dan pengajuan tuntutan hukum terhadap perusahaan pipa minyak Plains All-American Pipeline. Terkait tumpahan minyak mereka di Santa Barbara County pada 2015. Yang merusak habitat alam sekitar.

Salah satu pencapaian besar Harris sebagai Jaksa Agung adalah keberhasilannya mencairkan dana settlement sebesar 20 miliar dolar AS dari bank-bank besar Amerika. Untuk meringankan beban warga California. Yang dihantam krisis perumahan 2012. Meskipun kesepakatan yang diperolehnya masih jauh dari sempurna, kegigihannya dalam negosiasi kesepakatan tersebut menuai pujian dari beberapa tokoh Demokrat. Sejak itu ia juga berteman dengan Beau Biden, Jaksa Agung Delaware, putra pertama Biden yang meninggal 5 tahun silam karena sakit. Kelak, kenangan persahabatan di antara keduanya inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Biden memilih Harris sebagai cawapres.

*

Sumber: