Bendungan Datah Bilang Tak Berfungsi Optimal

Bendungan Datah Bilang Tak Berfungsi Optimal

Mahulu, Nomorsatukaltim.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) saat ini terkendala dalam pengelolaan Bendungan Datah Bilang, Kecamatan Long Hubung.

Bendungan untuk pengairan hamparan sawah yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak era Presiden Soeharto itu, kini tidak berfungsi optimal.
Padahal pertanian padi sawah dan padi gunung paling menonjol di Mahulu adalah di Kecamatan Long Hubung.
“Yaitu di Datah Bilang Raya (Kampung Datah Bilang Ilir, Datah Bilang Baru, dan Datah Bilang Ulu) saat ini ada 100 hektare sawah dan ladang produktif,” ujar Kepala DKPP Mahulu, Saripuddin kepada Nomorsatu Kaltim, Selasa (29/9/2020).

Dia menjelaskan, sebenarnya jika bendungan itu berfungsi dengan baik, maka bisa dilakukan penambahan luas areal persawahan di Datah Bilang. Namun saat ini bendungan itu tidak berfungsi secara optimal untuk mengairi hamparan sawah petani.
“Bendungan Datah Bilang merupakan bantuan dan masih aset Pemprov Kaltim. Meski ada rencana dilakukan pengelolaan dengan perbaikan atau rehab melalui APBD Mahulu, tapi tidak bisa,” katanya.

“Kondisinya memang ada kerusakan, sehingga air bendungan tidak optimal mengairi sawah petani di Datah Bilang Raya,” tukas Saripuddin.

Saripuddin, Kadis DKPP Mahulu. (Imran / Nomorsatukaltim)

Kadis DKPP Mahulu mengakui bahwa pihaknya berupaya agar Bendungan Datah Bilang diserahkan kepada Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga bisa dikelola maksimal. Sesuai aturan PUPR, aset provinsi bisa diserahkan ke daerah jika luasannya di bawah 1.000 hektare.

”Saya sudah berkirim surat ke Badan Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan yang berkantor di Jalan MT Haryono, Kota Samarinda. Meminta agar Bendungan Datah Bilang diserahkan menjadi aset Pemkab Mahulu,” tuturnya.

DKPP Mahulu mengharapkan agar kelompok tani di 5 kecamatan se-Mahulu mengelola lahan pertanian secara optimal. Bisa menjadi perkebunan, pertanian padi, palawija, maupun sayuran.
“Sehingga program pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Bahkan saat pandemi COVID-19 ini, agar kebutuhan beras dan sayur-mayur bagi pribadi dan keluarga bisa tercukupi dari kebun petani sendiri,” tandas Saripuddin.(adv/imy/sam)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: