Bukan karena KPK

TAJAMNYA mata KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selama ini dijadikan alasan rendahnya serapan anggaran di pemerintahan.

Itu akibat banyaknya pejabat negara, yang terkena operasi tangkap tangan, oleh lembaga anti-rasuah itu. Tercatat lebih dari seratus kepala daerah, yang telah dijebloskan ke terali besi. Mulai gubernur, bupati dan walikota. Bahkan ada satu provinsi yang tiga gubernurnya dijebloskan ke hotel prodeo. Hattrick, jika menggunakan istilah sepak bola.

Pejabat di bawah kepala daerah pun, jumlahnya sama banyaknya. Tak luput pula beberapa perwira tinggi di instansi militer dan kepolisian. Juga beberapa pejabat tinggi negara. Pun wakil rakyat, beramai-ramai digiring ke penjara.

Pendek kata, KPK sejak kelahirannya 20 tahun silam, dianggap telah menebarkan ketakutan di kalangan kuasa pengguna anggaran. Sampai-sampai wakil presiden secara terbuka, berkali-kali, mengeluarkan pernyataan resmi: hendaknya KPK tidak membuat pejabat negara ketakutan menggunakan anggaran biaya pembangunan.

"Bisa macet pembangunan di republik ini kalau semua pejabat takut menggunakan anggaran," kata Wakil Presiden pada suatu kesempatan.

Berita di Harian Disway ini, minggu lalu, di halaman utama mengulas tuntas rendahnya serapan anggaran pembangunan di semua daerah di Kalimantan Timur. Apa iya ini karena KPK?

Sejak dua tahun lalu KPK, ramai diberitakan, sudah dibuat mandul. Bahkan pidato presiden dalam kaitan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, disoroti tidak mencerminkan mendukung pemberantasan korupsi. Itu yang diungkapkan oleh pegiat anti-korupsi, yang diwawancarai oleh pewarta stasiun televisi nasional.

Walaupun faktanya KPK bulan lalu masih melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini korbannya adalah Bupati Kutai Timur. Walaupun operasi tangkap tangan ini tidak berkaitan sama sekali dengan penggunaan anggaran pembangunan.

Lantas apakah yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pembangunan kali ini? Ada baiknya kita menyimak pernyataan tokoh nasional Dahlan Iskan. Mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan, “Akhir-akhir ini kepala daerah terpilih, kebanyakan adalah orang yang populer tetapi kemampuannya minim.”

Pak Dahlan menyampaikan hal itu dalam suatu telekonferensi dengan para kader partai, yang baru saja terbentuk di Indonesia. Partai itu nantinya akan ikut pemilihan umum yang akan datang.

Nah pembaca yang budiman, kita sekarang sedang akan memasuki musim pemilihan kepala daerah. Maka cermati baik-baik calon-calon kepala daerah. Mari kita mulai memilih yang kemampuannya terbaik. Meskipun dia belum populer. Demi masa depan daerah kita, agar lebih baik. Demi anak cucu kita, kita beri mereka contoh memilih pilihan terbaik di antara yang terbaik. Merdeka!!. (*/Konsultan hukum - tinggal di Balikpapan)

Sumber: