330 Ribu Hektare Perhutanan Sosial Kaltim Dikelola untuk Ketahanan Pangan dan Kemitraan Berkelanjutan

Ia menambahkan, untuk hutan adat, prosesnya memang lebih panjang karena harus ada pengakuan melalui peraturan daerah.

"Kita tetap bantu fasilitasi, karena mekanismenya lebih kompleks. Tapi kalau masyarakat sudah tahu kebutuhannya, kami bantu arahkan ke skema yang sesuai,"ujarnya.

Yuli menegaskan bahwa optimalisasi KTH di Kaltim juga diarahkan secara khusus untuk pengembangan berbagai komoditas yang mendukung ketahanan pangan.

KTH di berbagai wilayah difasilitasi untuk mengembangkan sektor peternakan, seperti sapi, kambing, dan domba, terutama dalam program penggemukan.

"Selain hasil hutan bukan kayu, ada juga KTH yang bergerak di peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Ini bagian dari diversifikasi usaha mereka,"tuturnya.

Selain itu, Di daerah pesisir seperti kawasan Delta Mahakam, penguatan kelembagaan dilakukan melalui program silvopastura, yakni integrasi pengelolaan tambak dengan hutan mangrove.

Program ini telah berjalan sejak 2016 dan bertujuan memberdayakan masyarakat pesisir agar tetap produktif sekaligus menjaga ekosistem bakau.

Secara keseluruhan, kawasan perhutanan sosial di Kalimantan Timur saat ini mencakup lebih dari 330 ribu hektare yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Ke depan, Dinas Kehutanan berharap kelompok tani hutan di Kaltim semakin mandiri dan mampu mengembangkan hasil produksi secara berkelanjutan.

"Harapan kita, KTH bisa meningkatkan hasil dari produk-produk yang mereka kembangkan. Dari madu, rotan, tanaman kayu, atau hasil hutan bukan kayu lainnya. Kita siap bantu memfasilitasi,"kata Yuli.

Ia menegaskan, sinergi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus terus diperkuat agar perhutanan sosial menjadi model ekonomi hijau yang nyata.

"Kalau masyarakatnya sejahtera, hutan terjaga, dan perusahaan berperan aktif, maka konsep ekonomi hijau benar-benar bisa kita wujudkan di Kaltim,"pungkasnya.

Sumber: