DPRD Berau Masih 'Gelap' soal Tukar Guling Jalan Pesisir, Desak Penjelasan Pemprov Kaltim

Karena itu, menurutnya, wajar jika pemerintah daerah mendapat ruang lebih besar dalam pembahasan kebijakan strategis tersebut.

“Kami ini yang punya daerah seharusnya lebih dulu tahu. Apa untung dan ruginya kalau jalan itu diputar. Apalagi jalur ini adalah akses wisata dan ekonomi masyarakat pesisir,” tegasnya.

BACA JUGA: Pro-Kontra Franchise Makanan di Berau Buka 24 Jam, Ini Catatan dari Pemkab

BACA JUGA: Siaran TV Analog Sudah Tidak Tersedia di Berau, Warga Diimbau Beralih ke TV Digital

Lebih jauh, Subroto menilai kekhawatiran publik tidak hanya terkait jarak tempuh yang berpotensi lebih panjang, tetapi juga menyangkut kualitas jalan baru.

Menurutnya, jalan poros pesisir yang ada saat ini relatif kokoh, sementara trase pengganti dikhawatirkan hanya berupa timbunan dan pengerasan sehingga rawan rusak bila dilalui kendaraan berat.

“Kalau jalur baru itu hanya timbunan dan pengerasan, besar kemungkinan tidak akan kuat menahan beban. Ini harus benar-benar dipertimbangkan,” ujarnya.

Selain itu, Subroto mengingatkan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat pesisir. Ia menyebut mayoritas warga setempat tidak setuju dengan pemindahan jalan, dan hingga kini alasan utama rencana tukar guling juga belum pernah dijelaskan secara terbuka.

BACA JUGA: Kontroversi Parkir VIP Rp 35 Ribu di Bandara Kalimarau, Begini Penjelasan Pengelola dan Pemda

BACA JUGA: Super Air Jet Ambil Alih Jalur Berau–Balikpapan, Wings Air Alihkan Rute ke Maratua

“Suara masyarakat sudah jelas, banyak yang tidak setuju. Tapi sampai sekarang pun kami belum tahu apa alasan utama rencana ini. Jadi, harus ada penjelasan terbuka,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD Berau mendesak Pemprov Kaltim dan perusahaan tambang terkait untuk segera memberikan pemaparan menyeluruh. 

Subroto menegaskan, daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kebijakan yang langsung berdampak ke masyarakat.

“Intinya, kami tidak ingin keputusan diambil sepihak. Daerah harus dilibatkan sejak awal, karena masyarakat Berau yang menanggung dampaknya,” tutup Subroto.

Sumber: