Pemkot Balikpapan Ungkap Strategi Atasi Tekanan Fiskal dalam RAPBD 2026: Belanja Pendidikan Meningkat

BACA JUGA: Dana Transfer Menurun Rp 1 Triliun, Pemkot Balikpapan Ubah Struktur R-APBD 2026

Salah satu isu yang menjadi sorotan fraksi adalah pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Saat ini, baru menyentuh 36,07 persen.

"Kami akan terus mengupayakan agar target 40 persen dapat tercapai, namun tetap memperhatikan arahan pemerintah pusat dan kondisi real penyesuaian TKD," tegasnya.

Di sisi lain, DPRD mendesak agar belanja infrastruktur tidak dikorbankan karena berkaitan langsung dengan isu mendasar seperti jalan, drainase, banjir, air bersih, dan fasilitas umum.

Fraksi-fraksi DPRD Balikpapan menyinggung posisi belanja pegawai di tengah penambahan beban daerah akibat penyesuaian fiskal nasional.

BACA JUGA: DBH Terpotong Hampir Rp1,3 Triliun, DPRD Kota Balikpapan Siapkan Skenario Efisiensi

Pemkot menjawab bahwa Balikpapan masih berada di batas ideal. "Selama ini belanja pegawai dialokasikan di bawah 30 persen dan masih sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," ujar Bagus.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa tantangan muncul dari penambahan formasi PPPK yang tidak diikuti tambahan anggaran pusat.

Untuk mengatasi tekanan pendapatan, Pemkot menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 3strategi besar. 

Yakni, revitalisasi sektor pariwisata dengan menyiapkan beberapa langkah dengan menguatkan destinasi wisata unggulan seperti Pantai Manggar, event tematik seperti Festival Pesisir dan lomba layang-layang, integrasi wisata dengan ekonomi kreatif, hingga penyederhanaan perizinan usaha wisata.

BACA JUGA: Pembangunan 2 Rumah Sakit Baru Tetap Jalan, Meski Anggaran Tertekan

Bagus menyebut bahwa pariwisata memiliki potensi besar sebagai lokomotif sumber pendapatan daerah.

Di sisi lain, Pemkot juga mempercepat inventarisasi aset, membuka skema pemanfaatan seperti sewa komersial, kerja sama pemanfaatan, kerja sama BOT, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Adapun aset strategis seperti stadion, gedung publik, BCC, hingga lahan-lahan strategis diproyeksikan untuk meningkatkan kontribusi PAD. Kemudian, restrukturisasi usaha dan diversifikasi bisnis BUMD dilakukan untuk mengejar pendapatan lebih stabil.

"BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi dan penyumbang PAD yang dapat diandalkan," tekan Bagus.

Sumber: