Ia mengingatkan bahwa besarnya TPP yang diterima ASN harus sejalan dengan kinerja. Terutama dalam upaya mendatangkan sumber pendanaan dari luar daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
BACA JUGA: Kartu Bontang Pintar Dibatalkan karena Anggaran Terbatas
BACA JUGA: Pemkot Bontang Alokasikan Rp1,7 Miliar untuk TMMD
“Kalau kinerja baik, tentu peluang mendapatkan dana dari pusat juga lebih besar. Itu yang harus dikejar bersama,” katanya.
Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan adanya langkah efisiensi jika kondisi keuangan daerah mengalami tekanan. Termasuk di dalamnya penyesuaian TPP yang selama ini tergolong tinggi dibanding daerah lain.
“TPP kita ada yang sampai Rp 8 juta. Tapi ada juga yang Rp9 juta. Itu cukup besar. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, tentu bisa dilakukan rasionalisasi,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Bontang sedang menghadapi tekanan fiskal yang ia sebut sebagai “tsunami anggaran”. Meski demikian, kondisi tersebut masih dalam tahap terkendali.
BACA JUGA: Perusahaan BUMN Lirik Jalur Laut Bontang-Mamuju, Rencana Operasionalkan Kapal Roro
BACA JUGA: Pemkot Bontang Tunda Beli Klub Sepak Bola, Anggaran Terbatas Pilih Gelar Wali Kota Cup
Di tengah dinamika tersebut, Neni memastikan pemerintah tetap memprioritaskan kesiapsiagaan, terutama untuk kebutuhan darurat seperti penanganan bencana dan kerusakan infrastruktur.
Salah satu contohnya adalah perbaikan jalan di kawasan Tanjung Laut yang mengalami kerusakan akibat abrasi.
“Anggaran darurat itu wajib ada. Ketika terjadi bencana atau kerusakan mendesak, pemerintah harus bisa bergerak cepat,” ucapnya.
Dengan perencanaan yang terukur dan penekanan pada kinerja, Pemkot Bontang berupaya menjaga keseimbangan antara penghargaan bagi ASN dan kesehatan fiskal daerah.