KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan bahwa rencana pemekaran Kecamatan Sangkulirang dan Bengalon tidak akan membebani keuangan daerah.
Justru, kebijakan tersebut dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan beban biaya dan waktu yang selama ini harus ditanggung masyarakat akibat jauhnya akses pelayanan publik.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Trisno menilai, anggapan pemekaran kecamatan akan memicu pembengkakan anggaran daerah tidak sepenuhnya tepat.
Menurutnya, biaya operasional kecamatan relatif kecil jika dilihat dari manfaat yang dihasilkan.
BACA JUGA: Pemekaran 2 Kecamatan di Kutim Jadi Prioritas, Bengalon dan Sangkulirang Siap Dimekarkan
BACA JUGA: DPRD Kaltim Dukung Pemekaran Kabupaten Sangkulirang, Dorong Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB
“Rata-rata kebutuhan anggaran satu kecamatan sekitar Rp1 hingga Rp2 miliar per tahun. Nilai itu tidak sebanding dengan manfaat besar yang diterima masyarakat,” ujar Trisno, saat diwawancara lewat telepon, Minggu (21/12/2025).
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat di sejumlah wilayah harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengurus pelayanan administrasi di kantor kecamatan induk. Kondisi ini kerap menjadi keluhan warga.
Di Kecamatan Bengalon, misalnya, warga Desa Persiapan Tepian Budaya di wilayah Hambur Batu, yang masih masuk administrasi Desa Tepian Langsat, harus menempuh perjalanan jauh menuju Kantor Camat Bengalon. Akses yang sulit tersebut dinilai tidak ideal bagi pelayanan publik.
“Kalau ada kecamatan baru yang lebih dekat, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dan waktu panjang hanya untuk mengurus administrasi,” kata Trisno.
BACA JUGA: Waspadai Luapan Sungai, Polsek Muara Ancalong Siaga Pantau Debit Air
BACA JUGA: Antisipasi Krisis Pangan, Pemkab Kutim Cetak Sawah 1.900 Hektare untuk Petani Muda
Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Sangkulirang. Warga di desa-desa seperti Desa Persiapan Kerayaan Bilas dan Desa Tepian Terap harus menempuh jarak jauh, bahkan menyeberangi laut, untuk mendapatkan layanan kecamatan.
“Kondisi geografis ini jelas menyulitkan. Jika kecamatan baru dibentuk di sisi kanan mudik Sungai Karangan, akses pelayanan akan jauh lebih mudah,” jelasnya.
Menurut Trisno, jika dihitung secara realistis, total biaya yang dikeluarkan masyarakat akibat jauhnya akses pelayanan justru lebih besar dibandingkan biaya pembentukan dan operasional kecamatan baru.