Komisi II DPRD Samarinda Beri Tenggat Sepekan soal Sengketa Pengelolaan Parkir Mie Gacoan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Komisi II DPRD Samarinda memberikan tenggat waktu satu pekan untuk penyelesaian sengketa pengelolaan parkir yang melibatkan warga lokal dan PT Pesta Pora Abadi selaku induk perusahaan Mie Gacoan Indonesia. 

Keputusan tersebut diambil menyusul kekhawatiran DPRD terhadap potensi gangguan kondusivitas di Kota Samarinda.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan bahwa seluruh pihak harus segera mengambil keputusan karena persoalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pengelolaan parkir.

“Kesimpulannya, kita beri waktu satu minggu. Kamis depan minimal sudah ada keputusan apa pun itu,” ujar Iswandi saat ditemui, Kamis, 5 Februari 2026.

BACA JUGA: Pajak Parkir Off Street Mie Gacoan Samarinda Belum Masuk, Bapenda Tunggu Penetapan Pengelola Parkir

BACA JUGA: Wakil Wali Kota Samarinda Minta Masalah Pengelolaan Parkir Mie Gacoan Dikomunikasikan dengan Baik

Iswandi menjelaskan, polemik muncul akibat adanya perjanjian bisnis ke bisnis (B2B) antara PT Pesta Pora Abadi dan mitranya terkait pengelolaan parkir di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Samarinda. 

Namun, menurut dia, perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak dan masih dapat diubah.

“Tidak ada yang tidak bisa diubah. Itu kan hanya perjanjian. Undang-Undang Dasar saja bisa diamandemen, apalagi perjanjian. Kalau perjanjian itu justru menciptakan masalah dan mengganggu kondusivitas daerah, tentu harus dievaluasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti insiden kehadiran aparat kepolisian dengan dua truk personel di lokasi parkir beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA: Pengelola Parkir Mie Gacoan Ahmad Yani Samarinda Sebut Kontribusi PAD Lewat Retribusi Daerah

BACA JUGA: Dishub Samarinda Tanggapi Polemik Parkir Gacoan: Pengelolaan Parkir Off Street Diatur Permenhub

Iswandi mengaku turun langsung ke lapangan karena khawatir terjadi konflik.

“Saya datang langsung karena ada laporan polisi datang dua truk. Ini bukan teroris, kenapa sampai seperti itu. Padahal proses masih berjalan di DPRD,” katanya.

Sumber: