banner ppu baru---
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pembangunan sekolah rakyat (SR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kemungkinan besar belum dapat dilakukan pada 2025, ditargetkan tahun depan (2026).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Muhtar, mengatakan untuk persyaratan strategis telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan komunikasi terakhir dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) wilayah Kaltim, fokus pembangunan saat ini lebih condong dulu ke daerah Palaran, Kota Samarinda karena sudah memiliki aset rintisan.
"Prasarana strategis untuk persyaratan kita sudah lengkap," kata Muhtar, Minggu 16 November 2025.
Baca Juga: Tak Ingin Bebani Atlet, Pemkab PPU Targetkan 5 Besar di Popda Kaltim XVII 2025
Rintisan yang dimaksud yakni keberadaan gedung. Dimana mencakup seperti tiga ruang rombongan belajar (rombel) dan satu ruang guru. Namun, untuk pembangunan sekolah rakyat ini, salah satu persyaratan krusial yang harus dipenuhi adalah tersedianya asrama.
Kendala utama yang dihadapi PPU adalah kekurangan gedung rintisan yang siap pakai. "Kita masih kekurangan gedung. Sehingga walaupun persyaratan sudah lengkap semua. Kemungkinan besar itu kita di tahap tiga bangun dari awal," jelasnya.
Baca Juga: Tekan DBD yang Cenderung Naik, Pemkab PPU Terapkan Program Satu Rumah Satu Jumantik
Jika PPU sudah memiliki aset rintisan prosesnya akan lebih cepat. Dirinya menuturkan, pelaksanaan dimulainya dibangun SR diperkirakan baru dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Meskipun tertinggal dari segi infrastruktur gedung, PPU diklaim memiliki keunggulan komparatif dari segi lahan.
"Mudah-mudahan tahun depan itu bisa dilaksanakan," harapnya.
Mengenai lahan yang telah disiapkan, yakni di lahan 6,7 hektare RT 6, Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara peran awal dari Pemerintah Kabupaten PPU yakni terkait infrastruktur penunjang yakni aksesibilitas jalan.
Konsep SR ini boarding school seperti asrama yang mana terdapat berbagai fasilitas, tak hanya ruang belajar namun juga tempat tinggal. "Jadi kita masuk belum disetujui Walaupun demikian, potensi pembangunan untuk PPU dinilai tetap ada, mengingat ada 200 kuota sekolah rakyat yang akan dibangun di Indonesia," pungkas Muhtar. (*)