Ia juga meminta OPD untuk berani bersuara jika ada intervensi politik atau tekanan dari pihak tertentu yang menyebabkan program tidak berjalan.
"Kalau memang ada oknum yang melarang pelaksanaan program karena alasan politik, OPD harus berani menyampaikan ke publik. Tapi kalau tidak ada (campur tangan), ya berarti murni ketidakprofesionalan," ujarnya.
BACA JUGA: Belanja Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wamendagri: Percepat Realisasi APBD 2025
Saiful kembali menyerukan agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
"Evaluasi harus dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kalau ini tidak dilakukan, setiap tahun masalahnya akan sama: anggaran tidak terserap, masyarakat dirugikan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi yang profesional tidak boleh bergantung pada siapa kepala daerahnya.
"Sistem harus jalan tanpa tergantung pada politik. Selama APBD masih dikelola secara tidak profesional, maka pembangunan Kaltim akan terus berjalan di tempat," tutup Saiful.
BACA JUGA: Hadapi Dinamika Transfer ke Daerah, Ini 4 Langkah Menurut Mendagri yang Perlu Dilakukan Pemda
Sebagai informasi, data-data serapan anggaran APBD Kaltim bisa diakses melalui laman website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=11&tahun=2025&provinsi=17&pemda=00