Salah satunya PT Hutan Sanggam Berau (HSB), yang pada 2024 ditargetkan menyumbang Rp800 juta, namun hanya terealisasi Rp28,6 juta.
BACA JUGA: Gubernur Kaltim Ingin Perusda Naungi Koperasi Mengelola Batu Bara
BACA JUGA: Kepala Biro Ekonomi Kaltim Setuju Perusda Tak Produktif Dievaluasi dan Dipangkas
Tahun ini target diturunkan menjadi Rp28 juta dan realisasinya hanya mencapai Rp27,8 juta.
Atas kondisi itu, DPRD Berau memanggil manajemen PT HSB untuk dimintai penjelasan terkait permasalahan yang terjadi dalam operasional dan bisnis perusahaan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Manager PAHMUT Bina Sosial (Binsos) PT Hutan Sanggam Berau, Anwar Kalfangare menegaskan pihaknya kini fokus memperkuat strategi bisnis agar perusahaan tetap stabil dan mampu memberi kontribusi nyata bagi daerah.
“Tahun 2025 ini insya Allah kita targetkan pendapatan perusahaan bisa mencapai Rp7 miliar, dan untuk PAD mungkin bisa sampai Rp1,9 sampai Rp2 miliar,” kata Anwar usai RDP bersama DPRD Berau, pada 7 Oktober 2025.
BACA JUGA: RSUD dr Abdul Rivai Tanjung Redeb Dinilai Perlu Peremajaan Manajemen
Ia menjelaskan, manajemen tengah melakukan revisi izin usaha dari hutan alam menjadi hutan tanaman untuk membuka peluang pengembangan sektor baru seperti jagung dan hortikultura.
Salah satu proyek percontohan telah berjalan di kawasan Batu Rajang, yang kini mulai dikembangkan bersama masyarakat sekitar.
“Kita melakukan inovasi dengan penanaman jagung dan tanaman hortikultura. Itu tanaman yang dijaga dan dijamin oleh negara baik pasar maupun pasoknya. Kita dari Hutan Sanggam mengambil kesempatan itu,” jelasnya.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap beratnya tantangan yang dihadapi. Dari total 78 ribu hektare hutan produksi yang dulu dikelola, kini hanya tersisa sekitar 35 ribu hektare akibat tumpang tindih izin dan alih fungsi lahan.
BACA JUGA: Dinas Pangan Sebut Menu MBG di Berau Abaikan Potensi Komoditas Lokal
BACA JUGA: Subroto Minta Bupati Berau Rotasi Kepala OPD yang Kerap Mangkir Rapat dengan Dewan
“Kami tetap berstrategi agar perusahaan tidak rugi. Mungkin dividen belum maksimal, tapi kewajiban kepada negara dan kesejahteraan karyawan tetap kami jaga,” ujar Anwar.