“Di 2026 nanti, guru itu minimal harus S1 sesuai jurusan dan bersertifikasi. Itu sudah jadi syarat nasional,” tegasnya.
Disdikbud Kutai Barat, kata Robertus, saat ini sedang menyusun peta kebutuhan guru berdasarkan wilayah.
Pemetaan ini mencakup data latar belakang pendidikan, distribusi guru antarwilayah, dan identifikasi lokasi dengan tingkat kekurangan guru paling tinggi.
BACA JUGA: Pemkot Samarinda Cetak LKS Sendiri untuk Dibagi Gratis, Hemat Rp66 M dan Libatkan Guru Lokal
BACA JUGA: Tunjangan Profesi Guru Non ASN Binaan Kementerian Agama Naik Rp500.000 Per Bulan
Selain itu, pihaknya juga berupaya mengajukan penambahan anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung, seperti rumah dinas dan infrastruktur digital, agar ke depan guru dari luar daerah tidak lagi ragu ditempatkan di pedalaman.
“Kami sedang evaluasi. Kita akan petakan lagi kebutuhan guru dan fasilitasi yang perlu dibenahi. Supaya ada pemerataan,”tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Anak-anak di kampung juga berhak dapat guru yang berkualitas. Maka kami upayakan agar mereka tetap bisa belajar dengan baik, sambil guru-gurunya juga kami tingkatkan kualitasnya,” kata Robertus.
BACA JUGA: Guru SMAN 1 Nyuatan Kubar Tembus Grand Final Duta Guru CBP Rupiah se-Kaltim
BACA JUGA: Guru Sejahtera, Kaltim Berdaya: Pemprov Salurkan Insentif JosPol untuk 36 Ribu Lebih Pendidik
Robertus berharap pada 2026 seluruh guru di Kutai Barat sudah memenuhi syarat minimal pendidikan.
“Harapan kami semua guru sudah S1, dan sistem distribusi guru ke pedalaman bisa lebih adil. Pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena wilayahnya jauh,” pungkasnya.