BACA JUGA : Pemkab Mahulu Luncurkan 'RAKIT OPD' untuk Evaluasi Penyusunan Program Pembangunan
"Kami akan menaikkan gaji mereka hingga Rp10 juta per bulan agar mereka bisa fokus pada tugasnya, bukan lagi hanya bekerja dua jam lalu meninggalkan kantor untuk mencari tambahan penghasilan," ujarnya.
Selain tunjangan, menurut Bonifasius, pentingnya kesejahteraan para Petinggi melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti BPJS kesehatan, jika sakit atau menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan adil, alih-alih sudah diberikan fasilitas dan peningkatan kedepannya.
"Pengelolaan dana desa di Mahulu berjalan bersih dan transparan. Kami selalu memastikan tidak ada praktik korupsi. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang kami terima adalah bukti pengelolaan keuangan daerah yang baik," ungkapnya.
BACA JUGA : Pemkab Mahulu Usulkan APBD Perubahan 2024 Senilai RP 2,7 Triliun
Bupati dua periode itu juga mengingatkan pentingnya memprioritaskan pembangunan kampung karena mayoritas masyarakat Mahulu tinggal di kampung.
"Kita harus menciptakan desa yang layak untuk ditinggali dengan kebersihan, jalan yang memadai, serta fasilitas-fasilitas penting lainnya," pungkasnya.