Meninggalkan PPU dengan tak ada kesan, kala berada di atas feri perjalanan menuju Kota Balikpapan, Makmur mencoba memetakan apa yang harus dilakukan saat dirinya jadi Pj bupati.
Menjadi ASN Kemendagri banyak membantunya untuk mengetahui bagaimana kondisi kabupaten yang punya 4 kecamatan, khususya dalam hal pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakakat.
"Manajemen ASN jeblok, pelayanan jeblok, enggak ada yang bisa dibanggakan. Kabupaten PPU harus segera berubah (berbenah) dengan standar nasional. Saya juga harus mempertanggungjawabkan kepercayaan pemerintah kepada saya," terangnya.
Mengubah wajah Kabupaten PPU di tingkat nasional agar semakin baik jadi pekerjaan rumah.
Ia bilang, jika dimulai dengan penataan atau perbaikan infrastruktur dirasa tak akan efektif, dan memakan waktu cukup lama.
Disamping itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat itu telah disiapkan pada berbagai kegiatan. Sehingga harus ada inovasi yang harus dilakukan.
BACA JUGA : Tinggalkan PPU, Marbun Titip Kegiatan Positif di Taman Alun-alun Tak Berhenti
"Kalau mengandalkan mata anggaran sudah terbagi habis. Kita tak punya biaya, ya caranya dengan inovasi. Saya coba satu sampai tiga bulan, berlari dengan konsep saya. Akhirnya hampir semua saya rubah, pegawai (formasi jabatan), budaya kerja, dan transparansi," jelasnya.
Salah satu inovasi yang dilakukannya dan terus berjalan setiap akhir pekan, yakni dipersilakannya pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjajakan camilan, minuman atapun produknya di Taman Alun-alun Pemkab PPU. Dirinya menuturkan, setiap bertemu para pedagang mengaku senang dan sangat terbantu dengan difasilitasinya berjualan.
Bahkan, perekonomian keluarga terjadi peningkatan, sudah dapat menyisikan penghasilan untuk mencicil rumah, hingga bersolek diri.
Selama 1 tahun memimpin, Kabupaten PPU mendapatkan 25 penghargaan.
Makmur menyebut raihan itu berkat sinergi dengan DPRD. Dirinya menuturkan, selama ini tak pernah sekalipun berseberangan dengan anggota legislatif.
BACA JUGA : Ini Sosok Pengganti Pj Bupati PPU, Bukan Usulan DPRD
Begitupun dalam menjaga kondusifitas politik di Benuo Taka. Katanya, jika bertemu salah satu tokoh partai politik, maka semua partai harus ditemui.
"Kemitraan inilah yang kami jaga, kemitraan sejati. Bahkan saat pembahasan APBD hanya sepekan selesai dan jadi sejarah di Indonesia. Tranparansi, tak ada ditutupi untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Dirinya berharap kedepannya Kabupaten PPU semakin jauh lebih baik lagi, terlebih seiring keberadannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.