BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Direktur LBH Sikap Balikpapan, Ebin Marwi, mengkritik keputusan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, yang berencana menaikkan Dana Operasional (DO) Ketua RT pada Oktober 2024 mendatang.
Kenaikan ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap aturan Pilkada.
Menurut Ebin, kenaikan DO hingga Rp 1,5 juta per bulan yang dilakukan oleh Rahmad Mas'ud dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Rahmad Mas'ud, yang telah mencalonkan diri sebagai Wali Kota, seharusnya tidak menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu pihak," kata Ebin Marwi, Selasa (17/9/2024).
BACA JUGA : Kebakaran Besar Hanguskan Gudang Perabotan Plastik di Kawasan Bukit Cinta Balikpapan
Ia menegaskan bahwa langkah ini melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang petahana memanfaatkan program atau kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
Ebin menyatakan bahwa keputusan menaikkan DO tersebut berpotensi menguntungkan Rahmad Mas'ud yang telah mendaftar sebagai calon wali kota pada Pilkada 2024 Balikpapan ini.
"Jelas ini adalah penggunaan wewenang yang berpihak kepada salah satu calon," lanjut Ebin.
Sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar, berdasarkan aturan yang sama menurutnya adalah diskualifikasi dari pencalonan oleh KPU.
BACA JUGA : Datangi KPK, Kaesang Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi ke Amerika Serikat
Ebin juga menyoroti waktu kenaikan DO yang bertepatan dengan masa kampanye, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses Pilkada.
"Kenaikan ini bisa menciptakan ketidaksetaraan di antara peserta Pilkada dalam memperoleh dukungan masyarakat," jelas Ebin.
LBH Sikap Balikpapan pun mendesak agar Bawaslu lebih tegas dan proaktif dalam mencegah pelanggaran Pilkada.
"Kami mendesak agar kenaikan DO Ketua RT ini ditunda sampai semua tahapan Pilkada selesai," desak Ebin.
BACA JUGA : BREAKING NEWS!!! Si Jago Merah Kembali Melahap Bangunan di Kawasan Bukit Cinta Balikpapan