Ia pun telah menegaskan bahwa Bawaslu juga fokus pada pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penggunaan fasilitas pemerintah selama kampanye.
"Kami mengimbau seluruh ASN di Kota Balikpapan untuk tetap netral dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye pasangan calon,” tambahnya.
Tahapan kampanye akan dimulai pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Bawaslu juga menggalakkan sosialisasi mengenai netralitas ASN, TNI/Polri, serta menolak politik uang, isu SARA, hoaks, dan ujaran kebencian.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pilkada Balikpapan," kata Ahmadi.
Jika terdapat laporan dari masyarakat, Ahmadi menegaskan bahwa Bawaslu siap menindaklanjuti.
"Prosesnya meliputi kajian awal untuk menentukan apakah laporan masuk kategori pelanggaran pidana, administrasi, atau lainnya. Jika pidana, laporan diteruskan ke Gakkumdu," pungkas Ahmadi.