Dengan menentukan skala prioritas, serta menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara cermat dan seksama sesuai dengan visi Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS) serta program prioritas.
"Meskipun APBD Paser selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir, saya tetap meminta Bappedalitbang untuk aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar bisa mendapatkan alokasi anggaran di berbagai bidang," terangnya.
BACA JUGA : Penanganan Pasca Banjir, Disdikbud Mahulu Ajukan Pergeseran Anggaran
Dirinya menuturkan, Paser tetap perlu peningkatan anggaran untuk Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) serta bantuan keuangan lainnya.
"Untuk mencapai itu, perlu dipastikan setiap perangkat daerah penerima bantuan dapat menyusun data teknis secara cermat, lengkap, detail dan tepat waktu," sebut Fahmi.
Bagi kepala DPUTR Paser, kata Fahmi tentu memiliki tanggung jawab menuntaskan pembangunan infrastruktur di tahun keempat masa pemerintahannya.
Sejauh ini, Pemkab Paser juga membuka keterisolasian ke semua kecamatan dengan pembangunan jalan dan jembatan.
"Sebagian besar jalan poros serta beberapa jalan lingkungan yang penganggarannya dibagi antara APBD dan Alokasi Dana Desa (ADK) serta Dana Desa (DD),” tuturnya.
BACA JUGA : Berpotensi Rusak karena Pemasangan Tiang Pancang Tanggul SKM, Jalan Tarmidi Ditutup Sementara
Di samping itu, terdapat beberapa wilayah yang dikerjakan oleh perusahaan namun belum cukup karena masih ada sebagian wilayah desa yang belum bisa atau sulit dijangkau semua jenis kendaraan.
Fahmi menegaskan, tugas utama kepala DPUTR Paser ialah memastikan semua rancangan pembangunan infrastruktur terealisasi di akhir 2024.
Jika itu berjalan sesuai rencana katanya pada tahun-tahun berikutnya tinggal melakukan pemeliharaan.
“Begitu juga dengan bangunan berbagai fasilitas umum melalui cipta karya, juga ketersediaan air minum dan air bersih bagi seluruh warga Kabupaten Paser," jelas orang nomor satu di Pemkab Paser itu.