Pengamat Politik Beberkan Penyebab Tingginya Suara Gerindra di Samarinda

Kamis 22-02-2024,10:00 WIB
Reporter : Teodorus Usman Wanto
Editor : Hariyadi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pengamat politik Kaltim, Sonny Sodiar menilai tingginya perolehan suara Partai Gerindra di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dipengaruhi beberapa faktor.

Di antaranya pengaruh kekuatan kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra.

Selain itu, tingginya perolehan suara Capres-cawapres nomor urut dua pasangan Prabowo-Gibran juga turut berpengaruh terhadap peningkatan suara Partai Gerindra di Samarinda.

"Itu faktor yang menjadi kunci kemenangan Gerindra di Samarinda. Artinya ketika Pemilu diadakan serentak, Pilpres, Pileg dan DPD. Itu akan berkelindan dengan partisipasi politik masyarakat," kata Sonny Sodiar kepada Disway Kaltim, Selasa (20/2/2024).

BACA JUGA: Kementerian PPPA Turun Tangan dalam Kasus Bullying di Sekolah Elit Binus Serpong

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, kata Sonny, mesin partai politik seperti Gerindra pasti menggerakkan semua kekuatannya. 

Pergerakan tersebut, tidak hanya fokus memenangkan Pilpres saja, tapi juga untuk memenangkan suara di legislatif. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

"Pada saat itu, mesin partai bergerak semua. Nah, afiliasi Prabowo pada Gerindra itu menjadi kunci juga kemenangan Gerindra di Samarinda," ujarnya.

Menurutnya, sebagai kepala daerah di Samarinda yang merupakan kader Partai Gerindra, kata Sonny, tentu punya keleluasaan dalam menggerakkan seluruh mesin partai, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung kader partai Gerindra yang berkontestasi pada Pemilu.

BACA JUGA: Naik 100 Persen, PKB Paser Potensi Raih 12 Kursi di DPRD

Sehingga ketika ada isu informal itu bisa dieksekusi dan menjadi keharusan yang dilakukan di tingkat grass root (akar rumput). Seperti informasi ketika wali kota menggerakkan seluruh ketua RT di Samarinda beberapa waktu lalu.

"Itu kan ada semacam political recruitment yang dilakukan dan ada semacam himbauan untuk memilih partai politiknya.

Walaupun secara etik ada kekeliruan seperti penyalahgunaan wewenang kekuasaan," imbuhnya.

Dosen Fisip Unmul ini menilai, ketika lembaga eksekutif dan legislatif dipimpin oleh penguasa dari partai yang sama, Maka justru akan mempermudah eksekusi kebijakan.

BACA JUGA: PDI Perjuangan Diproyeksi Raih 18 Kursi di Kukar, Bidik Posisi Ketua DPRD

Kategori :