Bankaltimtara

Dana Transfer Pusat Tertahan, DPRD Kukar Sebut Ekonomi Daerah Kian Tertekan

Dana Transfer Pusat Tertahan, DPRD Kukar Sebut Ekonomi Daerah Kian Tertekan

Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid.-(Disway Kaltim/ Rahmat Pratama)-

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM — Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid menyatakan pihaknya menghargai aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar. 

Menurutnya berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang saat ini tengah mengalami tekanan.

Ia mengatakan, pelemahan ekonomi tidak hanya dirasakan di Kukar, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah belum tersalurkannya sebagian dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Rasid menyebut terdapat sekitar Rp3 Triliun anggaran yang hingga kini belum diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). 

BACA JUGA: Pemkab Kukar Akui Tekanan Fiskal Hambat Realisasi Program Prioritas, Aspirasi HMI Disampaikan ke Bupati

BACA JUGA: HMI Kukar Minta Pemerintah Vokal Perjuangkan Hak Daerah ke Pemerintah Pusat

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

"Kalau anggaran itu disalurkan sesuai ketentuan, kondisi Kutai Kartanegara tidak akan seberat sekarang. Kami berharap dana tersebut segera disalurkan agar program-program pembangunan dapat berjalan," ucap Rasid, Kamis (23/7/2026).

Menurut Rasid, DPRD akan terus memperjuangkan penyaluran dana tersebut melalui komunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait. 

Langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan mengambil opsi pembiayaan melalui utang kepada pihak ketiga yang berpotensi menambah beban keuangan daerah.

BACA JUGA: Anggota KAHMI Kukar Dilantik, Aulia Tekankan Para Alumni Berkontribusi Membangun Daerah

BACA JUGA: DPRD Kukar Soroti Dugaan Penyimpangan Insentif Guru: Jangan Korbankan Kepala Sekolah

Rasid juga meminta Pemkab Kukar segera merealisasikan program-program yang telah disepakati dalam APBD 2026. 

Pelaksanaan proyek pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: