Bankaltimtara

PKK PPU Didorong Segera Aksi Nyata dan Terukur untuk Atasi Stunting dan Kemiskinan

PKK PPU Didorong Segera Aksi Nyata dan Terukur untuk Atasi Stunting dan Kemiskinan

Pesan Tohar kepada PKK PPU untuk segera fokus tangani stunting, kemiskinan dan ketahanan pangan.-ist--


banner ppu baru---

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dituntut untuk segera mengalihkan fokus dari sekadar perencanaan dan rapat koordinasi (Rakor) menuju aksi nyata dan intervensi yang terukur di tingkat keluarga.

Pesan tegas ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Rakor PKK se-Kabupaten PPU Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati PPU, Rabu 19 November 2025.

Tohar menyoroti masih minimnya efektivitas penanganan stunting dan ketahanan pangan yang bersifat jangka panjang. Dirinya tidak segan melontarkan kritik konstruktif terhadap upaya penanganan stunting yang selama ini cenderung bersifat sporadis.

"Kita ini sering berkutat pada rapat, pemetaan dan Rakor, tetapi intervensi langsung kepada keluarga yang membutuhkan masih minim," katanya.

Ia mengingatkan, PKK untuk memastikan bahwa setiap anak yang terindikasi stunting tidak hanya distigma, tetapi benar-benar mendapatkan intervensi yang tepat dan terukur hingga terjadi pemulihan.

Keberhasilan program sebesar apa pun, menurutnya, harus diawali dengan kemampuan pengurus PKK menerapkan tata kelola keluarga yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan inti gerakan yang termaktub dalam Mars PKK.

Dalam upaya menangani isu kemiskinan dan ketahanan pangan, Tohar mendorong PKK untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor—terutama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan DP3AP2KB.

Ia secara spesifik mencontohkan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai kunci solusi ganda. P2B dinilai mampu meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus menjadi alat pengendalian inflasi daerah. 

Tohar menyebut komoditas sederhana seperti cabai rawit dan kangkung yang dampaknya signifikan terhadap fluktuasi harga lokal.

Lebih lanjut, Sekda meminta PKK proaktif dalam pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk dibahas dalam APBD/APBDes. Termasuk, memastikan wilayah rawan pangan memperoleh prioritas dalam operasi pasar murah dan distribusi beras SPHP.

Menanggapi tantangan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten PPU, Dewi Yuliana menekankan bahwa Rakor 2025 adalah momen krusial untuk evaluasi, konsolidasi, dan penguatan semangat kader.

Dia menegaskan bahwa PKK harus fokus pada lima pilar utama. Mulai, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kader, integrasi program lintas sektor secara total, perbaikan akurasi data keluarga sebagai dasar intervensi, inovasi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan teknologi informasi.

"Mari kita satukan langkah, tingkatkan sinergi, dan bekerja dengan hati demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara," seru Yuliana.

Baik Sekda Tohar maupun Ketua TP PKK Dewi Yuliana sepakat bahwa keberhasilan 10 program pokok PKK di PPU akan sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara kader PKK di seluruh tingkatan dengan seluruh perangkat daerah terkait.

"Dari Rakor diharapkan menjadi titik balik lahirnya rumusan kerja yang konkret, realistis, dan implementatif untuk pembangunan keluarga PPU tahun 2025," pungkas Yuli. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: