Efisiensi Berlanjut, Pemprov Kaltim Pangkas Belanja Operasional hingga Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas menjadi salah satu pos anggaran yang akan mengalami penyesuaian, merespons penurunan fiskal yang dialami Pemprov Kaltim.-(Disway Kaltim/ Mayang Sari)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali melakukan penyesuaian belanja daerah sebagai respons terhadap menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada belanja perjalanan dinas, tetapi juga menyasar belanja modal, belanja operasional hingga sejumlah pos pengeluaran lainnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah setelah penerimaan dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan.
Menurut dia, penyesuaian anggaran telah dilakukan melalui beberapa tahapan. Selain rasionalisasi sebelum penetapan APBD, pemerintah kembali melakukan efisiensi menyusul adanya potensi defisit anggaran.
BACA JUGA: Formula DBH Perlu Dievaluasi untuk Perkuat Ruang Fiskal Daerah Penghasil, Apkasi Usul Skema Diubah
"Jelas ada perbedaan. Kita sudah dua kali melakukan rasionalisasi. Pertama sebelum penetapan APBD, kemudian ada efisiensi, dan terakhir kita melakukan penyesuaian belanja karena adanya potensi defisit," ujarnya, Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, dampak efisiensi tersebut dirasakan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pada anggaran perjalanan dinas yang nilainya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Meski belum merinci nominalnya, Muzakkir memastikan alokasi perjalanan dinas pada APBD 2026 lebih rendah dibanding APBD 2025.
"Lebih besar 2025. Kalau 2026 pasti turun," sebutnya.
Menurut Muzakkir, penurunan itu tidak hanya terjadi pada perjalanan dinas. Seluruh komponen belanja ikut disesuaikan agar sejalan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Semua belanja pasti mengalami penurunan. Mulai dari belanja modal, belanja pegawai sampai belanja operasional juga berkurang karena memang pendapatan kita berkurang," ujarnya.
Ia menyebut, salah satu penyebab utama menyusutnya ruang fiskal daerah adalah turunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
"Transfer dari pusat yang sebelumnya kurang lebih Rp9 triliun sekarang tinggal sekitar Rp3 triliun. Penurunannya sangat jauh," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
