Macet Musiman, Pelebaran Jalan Mulawarman Balikpapan Kian Mendesak

Oleh: Ariel Aditya Rahmat*

SETIAP musim liburan, pemandangan yang sama kembali terulang di kawasan Jalan Mulawarman, Balikpapan, khususnya menuju objek wisata Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. 

Arus kendaraan yang menumpuk, laju kendaraan merayap hingga antrean panjang berbentuk seperti “parkiran” di badan jalan menjadi rutinitas tahunan yang seolah sudah dianggap biasa. 

Padahal, di balik kemacetan ini, ada persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni kapasitas jalan yang tidak lagi sebanding dengan volume kendaraan dan perkembangan kawasan wisata di sekitarnya.

Jalan Mulawarman Balikpapan merupakan salah satu akses utama menuju destinasi wisata unggulan di Balikpapan Timur. Saat akhir pekan panjang atau masa libur nasional, ribuan warga dan wisatawan memanfaatkan jalur ini untuk menikmati pantai. 

Baca Juga: Teluk Adang di Persimpangan: Tegakkan Hukum atau Kuatkan Manajemen Kolaborasi?

Namun, di sisi lain, infrastruktur pendukung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pelebaran jalan yang sudah lama dibicarakan justru terkesan berjalan di tempat, sementara pertumbuhan kunjungan wisata dan pembangunan pemukiman di sekitar kawasan terus meningkat.

Pemerintah Kota Balikpapan memang telah berupaya menyediakan jalur alternatif seperti Jalan Transad Km 8 yang tembus ke Jalan Proklamasi Manggar sebagai solusi awal untuk mengurangi beban Jalan Mulawarman. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalur alternatif saja tidak cukup saat hari libur tiba, meskipun efektif pada hari-hari biasa. Tanpa pelebaran dan pembenahan menyeluruh di ruas utama, kemacetan hanya bergeser, bukan benar-benar terurai. 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, sampai kapan kemacetan tahunan ini dibiarkan menjadi “tradisi” tanpa langkah konkret yang terasa oleh masyarakat?

Baca Juga: Selamat Jalan Pak Haji

Keterlambatan realisasi pelebaran Jalan Mulawarman dapat dibaca sebagai bentuk kurangnya keberpihakan kebijakan pada kenyamanan publik dan pengembangan sektor pariwisata secara serius. 

Balikpapan kerap berbicara tentang penguatan ekonomi lokal dan pengembangan kawasan wisata, tetapi akses dasar menuju destinasi utama justru masih bermasalah. Wisatawan yang seharusnya mendapatkan pengalaman menyenangkan, terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean kendaraan yang tidak bergerak. 

Meskipun ada upaya seperti pembukaan akses jalan tol untuk memutarbalikkan lalu lintas guna memecah kemacetan, langkah ini belum optimal.

Proyek ini terhambat fragmentasi kewenangan. Jalan Mulawarman secara keseluruhan berada di bawah wewenang pemerintah pusat, sementara ruas dari pintu tol hingga perbatasan Balikpapan Timur menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim.

Sumber: