Desak Pemerintah Batalkan Pemangkasan DBH di Kaltim, Safrudin: Tidak Ada Dasar Yang Jelas

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Anggota Komisi XII DPR RI, Safruddin, menegaskan bahwa pengurangan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur (Kaltim) tidak memiliki dasar yang jelas.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan pemangkasan DBH di DPR RI pada Jumat 5 Desember 2025.

Dalam pernyataannya, Safruddin menekankan bahwa DPR merupakan rumah rakyat yang wajib menyediakan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Karena itu, ia menilai keluhan masyarakat Kaltim mengenai pemotongan DBH harus menjadi perhatian serius pemerintah.

BACA JUGA:Dua Komisi di DPR RI Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Kaltim soal Pemotongan DBH

“Forum ini adalah bentuk nyata bahwa DPR adalah rumahnya rakyat. Tempat rakyat menyampaikan harapan dan aspirasinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa fraksinya telah sejak lama menyuarakan keberatan terhadap rencana awal alokasi dana transfer ke daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp650 triliun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berkat dorongan dari wakil rakyat di Badan Anggaran, angka tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp693 triliun.

Namun demikian, Safruddin menyoroti ketidakjelasan mekanisme dan SOP di Kementerian Keuangan terkait skema transfer ke daerah.

Ia menilai kebijakan pemotongan DBH yang diterapkan terhadap Kaltim tidak transparan dan jauh dari asas keadilan.

“Kalau kasarnya, mereka semau-maunya. Tidak punya SOP yang jelas tentang pola transfer ke daerah,” kata dia.

BACA JUGA:Bantuan Banjir Bandang di Sumatra Bisa Dikirim Lewat Kapal PELNI Balikpapan Secara Gratis, Begini Caranya!

Lebih jauh, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah memotong DBH Kaltim, mengingat provinsi tersebut menjadi salah satu daerah yang paling merasakan dampak eksploitasi sumber daya alam.

Mulai dari kerusakan lingkungan, banjir, hingga tanah longsor, seluruhnya menjadi beban masyarakat setempat.

Sumber: