Kukar Bisa Bikin BUMD Ber-Dividen Tanpa Modal Baru, Murung Raya Datang Belajar

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengelola BUMD hingga mampu menyetor dividen tanpa tambahan penyertaan modal, menjadi perhatian daerah lain di Kalimantan. 

Capaian tersebut dipaparkan dalam kunjungan kerja Pemkab Murung Raya, di Pendopo Wakil Bupati Kukar, pada Senin, 24 November 2025.

Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Murung Raya menggali strategi pemanfaatan potensi pertambangan serta memperkuat peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menjajaki pola pengelolaan usaha daerah yang telah berjalan efektif di Kukar.

Rombongan Murung Raya dipimpin Wakil Bupati, Rahmanto Muhidin dan disambut Plh Sekretaris Daerah Kukar, Dafip Haryanto, bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

BACA JUGA: Pengumpulan Zakat ASN Kukar Tembus Rp1 Miliar, Baznas: Partisipasi BUMD juga Naik

BACA JUGA: Festival Tingkiland 2025 Hipnotis Penonton, Musisi Nasional dan Lokal Tampilkan Harmoni

“Kami mengapresiasi kunjungan ini sebagai upaya berbagi informasi, pengalaman, dan best practice terkait pengelolaan pendapatan berbasis pertambangan melalui BUMD,” ujar Dafip, Senin (24/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa BUMD Kukar menunjukkan kinerja positif pada periode berjalan karena dapat menyetor dividen kepada pemerintah daerah tanpa memerlukan tambahan penyertaan modal. 

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa penguatan manajemen dan penataan struktur usaha daerah memberi hasil yang nyata.

“Walaupun belum maksimal, apa yang sudah kami lakukan dalam tata kelola BUMD semoga bisa menjadi bahan pembelajaran,” tambahnya.

BACA JUGA: APBD 2026 Menyusut, TPP ASN Kukar Tidak Akan Dipotong Sepeser Pun

BACA JUGA: Pemkab Kukar Siapkan Nomenklatur Baru Kekraf, Wabup Rendi Tekankan Regenerasi Organisasi

Dafip mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan BUMD adalah menjaga keseimbangan antara potensi pertambangan, keberlanjutan usaha, dan kebutuhan daerah. 

Ia menilai bahwa disiplin perencanaan dan konsistensi regulasi menjadi faktor penting yang membuat BUMD mampu menjaga kinerjanya.

Sumber: