APBD Kutai Barat Terancam Defisit, DPRD Minta Pemkab Tak Paksakan Proyek Multiyears

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM– Anggota DPRD Kutai Barat, Zaenuddin Thaib menegaskan perlunya pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap seluruh proyek multiyears (tahun jamak) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, langkah itu penting agar keuangan daerah tidak terjebak dalam defisit akibat pemotongan dana transfer dari pusat.

“Kalau kita hitung dari DBH kita itu totalnya sekitar Rp700 miliar atau 20,6 persen. Kalau diakumulasikan sampai tahun 2025, totalnya mencapai Rp1,3 triliun. Nah, itu nanti jadi dana yang dipotong,” ujar Zaenuddin Thaib saat ditemui di Sendawar, Minggu 2 November 2025.

Ia menjelaskan, pemotongan sebesar itu akan berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Bila pemerintah tetap memaksakan menjalankan semua proyek multiyears tanpa seleksi, APBD Kutai Barat berisiko mengalami defisit serius pada tahun anggaran 2026.

BACA JUGA: Evaluasi Kinerja OPD dalam Penyerapan Anggaran Jadi Fokus DPRD Kutai Barat untuk Hindari Silpa

BACA JUGA: Komisi II DPRD Kubar Soroti Ketidaksiapan OPD Bahas Kegiatan Multiyears dan Inventarisasi Jalan

“Kalau sudah defisit anggaran, itu kan susah jadinya untuk pembayaran proyek multiyears. Dari mana uangnya? Makanya perlu dilihat mana yang benar-benar prioritas,” tegasnya.

Zaenuddin menilai, dari sekian banyak proyek multiyears yang sedang berjalan, hanya 2 yang benar-benar memiliki nilai strategis dan manfaat besar bagi masyarakat luas.

“Dari kacamata kami, hanya dua yang sangat prioritas itu, yakni Jembatan ATJ dan Kristen Center. Jembatan ATJ itu urat nadi utama. Kalau selesai, akan mempersingkat waktu tempuh dari Kutai Barat ke Samarinda. Kita enggak perlu lewat jalur lama yang jauh. Ini sangat efisien,” katanya.

Selain 2 proyek tersebut, Zaenuddin menekankan pentingnya kajian ulang terhadap kegiatan lain yang masih dikategorikan multiyears.

BACA JUGA: Fraksi Golkar Minta Pemkab Kutai Barat Tinjau Ulang Proyek Multiyears untuk Jalan Nasional

BACA JUGA: Masih Ada Desa di Kutai Barat belum Teraliri Listrik PLN, Jarak Jaringan Terdekat hanya 2 Kilometer

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengalokasikan anggaran daerah untuk proyek yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Satu hal yang juga harus dibahas, soal jalan yang sudah jadi kewenangan nasional. Untuk apa kita biayai, sementara masih banyak daerah yang jalannya terisolir? Kenapa tidak kita alihkan ke situ saja, supaya APBD kita tidak defisit,” ucapnya.

Sumber: