APBD Kutai Barat Terancam Defisit, DPRD Minta Pemkab Tak Paksakan Proyek Multiyears
Anggota DPRD Kutai Barat, Zaenuddin Thaib-Eventius/Nomorsatukaltim-
Menurutnya, pemerintah perlu memilah dengan cermat proyek-proyek multiyears berdasarkan nilai manfaatnya bagi masyarakat.
Proyek yang berdampak langsung terhadap konektivitas, ekonomi, dan pelayanan publik perlu diprioritaskan dibandingkan pembangunan yang tidak memberikan efek ganda terhadap kehidupan warga.
BACA JUGA: Pemeliharaan Jalan Sumber Sari–Sekolaq Oday Kubar Tuntas, Warga: Kami Tak Lagi Waswas Melintas
Zaenuddin mencontohkan, fraksinya tidak menyetujui rencana pembangunan Pelabuhan Royoq dan Jalan Bung Karno. Menurutnya, kedua proyek itu memiliki nilai manfaat rendah dan tidak mendesak bagi masyarakat.
“Kami tidak setuju pembangunan pelabuhan itu karena nilai manfaatnya kecil. Kita ini bukan kabupaten yang punya laut, dan aktivitas bongkar muat kontainer sekarang juga lewat darat. Jadi ngapain lagi bangun dermaga besar? Lebih baik kita bangun fasilitas yang betul-betul punya efek besar ke masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai pembangunan Jalan Bung Karno tidak memiliki urgensi tinggi karena jalur alternatif melalui Balok Mapan justru lebih strategis dan menghubungkan lebih banyak kampung.
“Kalau kita muluskan saja jalan lewat Balok Mapan itu, manfaatnya jauh lebih besar karena banyak kampung yang dilewati. Sementara Jalan Bung Karno itu lewat mana? Tujuan pendekatnya apa?” katanya.
BACA JUGA: Proyek Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq Dinilai Mubazir, DPRD Kubar Menolak
BACA JUGA: Festival Dahau Kutai Barat 2025 Resmi Dibuka, 16 Hari Perayaan Budaya dan Persaudaraan Multietnis
Zaenuddin menegaskan, Fraksi Golkar hanya menyetujui proyek-proyek multiyears yang bersifat super prioritas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dari puluhan proyek multiyears, kami hanya punya 7 yang kami anggap pokok dan layak didukung. Pembangunan itu harus yang punya nilai manfaat besar terhadap masyarakat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

