Benahi Banjir, DPUPR Kutim Fokus Benahi Sungai Kecil

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menyoroti persoalan banjir yang hampir setiap awal tahun menjadi kekhawatiran masyarakat. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kutim, Joni Setia Abadi, menegaskan bahwa langkah penanganan sebenarnya telah berjalan, namun masih terkendala batas kewenangan antarinstansi, terutama pada sungai-sungai besar yang menjadi jalur utama aliran air.

Joni mengungkapkan bahwa normalisasi sungai besar merupakan komponen penting dalam mengurangi risiko banjir. Namun, sebagian besar aliran utama tersebut berada dalam kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Karena itu, intervensi daerah tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Kalau sungai ini kan wilayah kewenangannya kan di Provinsi, kemudian ada juga untuk di BWS juga. Harus ini kita harus tetap-tetap kita ini, tetap kita koordinasikan ke mereka,” ujarnya.

Meski demikian, DPUPR Kutim tidak sepenuhnya bergantung pada tindakan pihak provinsi. Joni menjelaskan, beberapa kegiatan pengerukan telah dilakukan oleh tim DPUPR, tetapi hanya terbatas pada sungai kecil dan jalur drainase yang memang menjadi tanggung jawab kabupaten.

“Ya ada beberapa memang kegiatan kita tapi tidak menjangkau di kewenangan mereka, ada sebagian kewenangan yang memang di daerah kita, di kita aliran sungai kecil itu ya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memastikan aliran air kecil tidak menumpuk dan memperparah banjir saat curah hujan tinggi. Tim Sumber Daya Air (SDA) DPUPR juga rutin melakukan pemantauan pada titik rawan genangan.

Terkait anggaran, Joni memastikan bahwa setiap pengerukan sungai akan mengikuti struktur kewenangan. Penanganan pada wilayah provinsi akan dibiayai melalui APBD Provinsi, sedangkan kabupaten hanya mengeksekusi program yang berada dalam lingkupnya. 

Tak jarang, program dari provinsi juga disalurkan melalui skema bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten.

“Ya, semua ya kalau dia dari provinsi langsung ataupun bantuan keuangan juga dari provinsi,” tutupnya.

Dengan kondisi tersebut, DPUPR Kutim berharap kolaborasi lintas instansi semakin diperkuat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama di titik-titik kritis yang selama ini menjadi sumber limpahan air. 

Pemerintah daerah menekankan bahwa langkah strategis harus dilakukan sebelum intensitas hujan kembali meningkat.(Sakiya Yusri/Adv)

Sumber: