Outsourcing juga Marak di Instansi Pemerintah, Pemprov Kaltim Punya 5.000 Tenaga Alih Daya

Meski demikian, ia menyebut bahwa kewenangan utama pengawasan berada pada pengawas ketenagakerjaan. 

Untuk data rinci jumlah pekerja outsourcing, Rozani menyarankan agar dikonfirmasi langsung ke dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota.

BACA JUGA: Buruh Balikpapan Batal Turun ke Jalan, RDP Jadi Sarana Aspirasi May Day 2025

BACA JUGA: Orasi Prabowo di Peringatan Hari Buruh: Tegaskan Berantas Korupsi sampai Jadikan Marsinah Pahlawan Nasional

Menanggapi persoalan pekerja kontrak yang tidak diperpanjang masa kerjanya, Disnakertrans Kaltim menyatakan telah menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang dapat diakses masyarakat umum, termasuk eks-tenaga kontrak dan outsourcing. 

Tak hanya itu, penempatan kerja juga difasilitasi melalui kanal daring dan luring, seperti aplikasi nasional 'Siap Kerja' milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan mengenai kebijakan khusus dari Pemprov Kaltim untuk membatasi penggunaan tenaga outsourcing di sektor pemerintahan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan sepakat dengan penghapusan outsourcing yang menjadi tuntutan buruh pada peringatan May Day, pada 1 Mei 2025, di Jakarta.

BACA JUGA: Hari Buruh 2025: Jurnalis Bukan Sekadar Penyampai Berita, AJI Samarinda Serukan Upah Layak

BACA JUGA: Disnaker Balikpapan Koreksi Ribuan Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak

Dalam pidato di Lapangan Monas, Prabowo menyatakan bahwa penghapusan outsourcing akan menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

Salah satu langkah yang akan diambil adalah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mengkaji transisi sistem tenaga kerja tersebut.

“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Sumber: