DPRD Balikpapan Sorot Kinerja PDAM

Thohari Azis. (Ryan/Disway)

Balikpapan, diswaykaltim.com - Pemkot mencatat sisa lebih anggaran atau silpa tahun 2019, sebesar Rp 323,83 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Azis mengatakan nilai itu dinilai terlampau tinggi, padahal masih banyak program yang perlu diselesaikan, dan butuh anggaran. "Artinya penyerapan anggaran melalui tiap OPD belum maksimal," ujarnya, usai menyampaikan tanggapan nota penjelasan pertanggungjawaban anggaran tahun 2019, Rabu (1/7).

Tingginya angka silpa tidak sebanding dengan kesulitan-kesulitan yang kini sedang dihadapi masyarakat Balikpapan, khususnya terkait pemasangan saluran air bersih melalui PDAM. Data terakhir menyebutkan ada sekitar 6 ribu warga yang sudah meminta agar pemasangan air bersih PDAM bisa masuk ke rumahnya masing-masing. "Tadi beberapa fraksi menyoroti upaya pemkot agar serius menyikapi manajemen PDAM," tegasnya.

Menurutnya, permasalahan ini sudah berlarut-larut. Setiap tahunnya selalu ada keluhan mengenai permohonan warga yang kesulitan mendapat air bersih. Padahal ini menyangkut kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak. "Direktur PDAM harus dievaluasi," katanya.

Ia mempertanyakan kemampuan PDAM dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya mengelola dan menyalurkan air bersih di Balikpapan. "Saya belum melihat kinerja yang cukup bagus, dengan banyaknya keluhan masyarakat yang butuh air bersih," imbuhnya.

Selain menyampaikan keluhan masyarakat mengenai air bersih, DPRD juga menyoroti pengendalian banjir. Menurut legislator PDI Perjuangan itu, titik-titik banjir masih berkutat di lokasi-lokasi yang rawan seperti di Jalan Beller dan sekitarnya. "Saya melihat pemerintah belum berhasil mengatasi hal ini. Sehingga perlu perhatian yang serius dari eksekutif," katanya.

Tidak hanya itu, hal penting lainnya yang disoroti DPRD yakni pelaksanaan PPDB dan penyerapan jumlah pelajar, yang berharap bisa masuk sekolah negeri. Namun apalah daya, jumlah sekolah negeri masih terbatas. "Tiap tahun masyarakat selalu dibuat stres. Ada hak masyarakat untuk menikmati sekolah negeri," ungkapnya.

Ia dan sejumlah fraksi dalam setiap kesempatan, baik melalui setiap pertanggungjawaban kepala daerah, melalui pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi, sepakat meminta disdikbud menambah ruang belajar baru. "Karena angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Sedangkan jumlah SD, SMP, SLTA itu belum berbanding lurus," urainya.

Ia meminta agar pihak eksekutif bisa menganulir beberapa pandangan umum terkait nota penjelasan walikota. "Di masa COVID-19 masyarakat semakin kritis. Jangan mengendorkan semangat, dan dijadikan alasan kinerja jadi tidak masksimal," katanya.

Setelah penyampaian pandangan umum seluruh fraksi. Sidang paripurna dijadwalkan berlanjut untuk mendengar tanggapan wali kota, yang rencananya digelar, Jumat (3/7). (ryn/hdd)

Sumber: