Bawaslu Balikpapan Telusuri Dugaan Afiliasi Politik, usai Pencopotan Ketua RT 69 Sepinggan

Lebih lanjut, Bawaslu akan mempelajari apakah tindakan Sujoko ini melanggar aturan atau tidak. 

"Kami belum melihat regulasinya, ya, apakah boleh atau tidak pemerintah kota. Sebenarnya, tidak boleh sih, dugaan ini. Tapi ini masih prespektif, karena saya belum melihat regulasinya sejauh mana. Nanti kita akan lihat apakah boleh atau tidak, dan kita akan evaluasi," jelas Ahmadi.

BACA JUGA: JPU Paparkan Dakwaan Kasus Dugaan Korupsi KONI Kukar Senilai Rp 4,4 Mliar

BACA JUGA: Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi PT KKT, Pemohon Desak Penyidik Kejari Dihadirkan

Selain itu, Bawaslu juga akan menelusuri motif di balik keputusan lurah yang menonaktifkan Sujoko. 

Apakah tindakan ini semata-mata karena adanya kegiatan kampanye salah satu pasangan calon, atau ada alasan lain yang lebih mendasar, termasuk potensi afiliasi politik tertentu. 

"Yang kedua, yang mau kita cari tahu adalah motif lurah untuk menonaktifkan. Apakah karena salah satu paslon diperbolehkan untuk kampanye, yang lain tidak boleh?" tambah Ahmadi.

Ahmadi pun menegaskan bahwa RT memiliki kewenangan untuk mengizinkan kampanye paslon di wilayahnya, asalkan dilakukan secara adil dan tanpa berpihak pada salah satu paslon. 

BACA JUGA: Nikmati Keindahan Kota Samarinda di The Rooftop Lounge Grand Verona

BACA JUGA: Membelah Hutan Lindung, Tol IKN - Balikpapan Dilengkapi dengan Jembatan Satwa

"Sebenarnya RT itu boleh-boleh saja, misalkan mengizinkan paslon untuk berkampanye di wilayahnya, tapi dengan catatan adil kepada semua paslon," tegasnya.

Bawaslu Balikpapan akan melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan afiliasi politik ini. 

Ahmadi menjelaskan langkah selanjutnya akan membentuk tim, baik di tingkat kota maupun Panwas.

Bawaslu ingin memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar aturan kampanye yang berlaku. 

BACA JUGA: Hari Pangan Sedunia, Pemkab PPU Gelar Gerakan Pangan Murah di Dua Lokasi

Sumber: