BKD Kaltim Gandeng Bawaslu Awasi Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kalimantan Timur menjadi momentum penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan transparan. 

Salah satu elemen krusial dalam proses ini adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara.

Untuk itu, Netralitas ASN penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa konflik kepentingan selama masa kampanye.

ASN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA : Kasus Pemuda Bakar Rumah yang Timbulkan Korban Jiwa, Ini Kata Psikolog

Jika ASN terlibat dalam politik praktis, hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan memicu konflik kepentingan yang dapat merusak integritas birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno mengungkapkan netralitas ini tidak hanya berlaku dalam Pilkada, tetapi bisa diterapkan juga dalam berbagai dimensi lainnya sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat.

“ASN harus melayani secara netral tanpa memandang latar belakang suku, golongan, atau agama,” ucapnya kepada Nomorsatukaltim, Jumat (11/10/2024).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi administratif dan disiplin.

BACA JUGA : Fasilitas Lengkap, RS Nusantara Terima Pasien Masyarakat Umum dan BPJS

Netralitas yang dimaksud, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, terutama dalam manajemen ASN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Netralitas adalah asas dalam manajemen dan kebijakan ASN.

Deni menegaskan, Pemerintah Provinsi telah bersinergi dengan Bawaslu Kaltim dalam penanganan pengawasan terhadap netralitas ASN.

Jika ada PNS yang melanggar, maka akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian. 

Sumber: